REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya terus meningkatkan penggunaan anggaran belanja untuk membeli produk dalam negeri. Jokowi tidak ingin pemerintah justru menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk berbelanja produk impor.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (29/9/2022)

“Jangan sampai, sekali lagi, dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN, APBD yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari bea cukai, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dari dividen BUMN, kumpul kemudian ditransfer ke daerah, tapi belinya barang-barang impor. Ada produk UMKM, ada produk koperasi, kenapa tidak ke sana?,” ucap Jokowi, dikutip pada Jumat (30/9).

Jokowi pun meminta agar produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi terus didorong agar masuk e-katalog. Sebelumnya, Jokowi menargetkan satu juta produk UMKM dan koperasi bisa masuk ke e-katalog hingga akhir 2022. Target itupun saat ini sudah terlampaui.

“Saya senang, alhamdulillah dari target yang saya berikan satu juta (produk) untuk akhir tahun, produk-produk UMKM dan koperasi yang telah masuk ke e-katalog sudah mencapai di atas satu juta (produk), yang sebelumnya baru 50 ribu (produk), melompat cepat sekali,” kata dia.

Namun, ia tetap meminta seluruh kepala daerah agar terus membina UMKM dan koperasi yang ada di masing-masing wilayahnya sehingga nantinya mereka siap mendaftarkan produknya ke e-katalog.

“Saya minta kepada seluruh kepala daerah agar terus membina UMKM, koperasi yang ada di daerah masing-masing agar berbondong-bondong untuk masuk ke e-katalog,” ujar Jokowi.