Prancis, Denmark dan Austria termasuk di antara negara-negara yang dipilih atas kebijakan yang menurut organisasi berkontribusi terhadap penindasan sistematis masyarakat sipil Muslim di seluruh benua. Sehingga islamofobia tumbuh cukup subur hingga kini.

Berbicara pada Konferensi Dimensi Manusia Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) di Warsawa, Lamies Nassri, seorang manajer proyek di Pusat Hak Muslim (CEDA) di Denmark, mengatakan Islamofobia menyebar ke seluruh Eropa. Dia meminta pemerintah untuk melindungi warga Muslim mereka.

“Adalah tanggung jawab Anda sebagai negara-negara anggota untuk memastikan bahwa warga negara di negara-negara anggota ini dilindungi dari rasisme negara, pengawasan, stigmatisasi dan kekerasan baik secara simbolis maupun fisik,"kata Narssi dilansir dari Middle East Eye, Kamis (29/9/2022).

Menyoroti situasi di Denmark, Nassri mengatakan Islamofobia diaktifkan secara langsung melalui kebijakan dan partisipasi negara. Hal ini tidak lagi menjadi isu sayap kanan tetapi dibagikan di seluruh spektrum politik.

Nassri juga mengatakan banyak Muslim di Denmark menghadapi diskriminasi melalui kategorisasi negara tersebut terhadap orang-orang dari latar belakang non-Barat yang, katanya, lebih diutamakan daripada hak-hak mereka sebagai warga negara Denmark.

'Hukum ghetto'

Dia mengutip dampak pada komunitas Muslim dari apa yang disebut "hukum ghetto", sebuah paket tindakan yang ditargetkan pada lingkungan yang kekurangan dengan populasi besar dari latar belakang migran dan etnis minoritas yang menurut pemerintah Denmark diperlukan untuk mempromosikan integrasi.

Nassri mengatakan undang-undang itu diskriminatif terhadap Muslim dan etnis minoritas, merampas hak-hak mereka dan menggambarkan mereka sebagai musuh di dalam negara. Sehingga mereka seakan harus diperangi.

“Kami juga melihat penargetan ini dalam cara keluarga Muslim digambarkan sebagai penindas dan pengontrol terhadap anak-anak mereka dan, dengan demikian, perlu diawasi,” katanya.

Aturan itu mewajibkan penduduk non-Barat di lingkungan “ghetto” untuk menempatkan anak-anak ke pendidikan negara. Di sana mereka mendapatkan instruksi dalam nilai-nilai dan bahasa Denmark.

Para pegiat dari Prancis menyoroti dampak pada komunitas Muslim dari apa yang disebut “piagam imam” yang diadopsi tahun lalu oleh Dewan Iman Muslim Prancis atas perintah Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Elias d'Imzalene dari LSM Prancis Perspectives Musulmanes mengatakan piagam itu merupakan "kebijakan Orwellian" yang berusaha memaksakan aturan baru tentang Islam yang diperintahkan oleh negara.

“Polisi mengancam akan menutup setiap masjid yang mengecam inkuisisi baru ini sementara perburuan politik juga dilakukan, menargetkan suara-suara masyarakat yang berbeda, sehingga membuat ekspresi Muslim pada dasarnya kriminal,” kata d'Imzalene.

Muhammad Rabbani, Direktur pelaksana Cage, sebuah organisasi advokasi berbasis di Inggris yang juga bekerja di Prancis, mengatakan Muslim Prancis menghadapi program penindasan yang dipimpin negara. Mereka membuat organisasi-organisasi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah menghadapi penyensoran, penutupan dan kriminalisasi.