Monday, 11 Jumadil Awwal 1444 / 05 December 2022

Monday, 11 Jumadil Awwal 1444 / 05 December 2022

11 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal 2023 Jadi Keputusan Antisipatif dan Strategis

Kamis 29 Sep 2022 23:42 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Dalam rapat Paripurna tersebut DPR antara lain mengesahkan Johanis Tanak sebagai Pimpinan baru KPK dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN TA 2023 menjadi UU APBN TA 2023.Prayogi/Republika

Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Dalam rapat Paripurna tersebut DPR antara lain mengesahkan Johanis Tanak sebagai Pimpinan baru KPK dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN TA 2023 menjadi UU APBN TA 2023.Prayogi/Republika

Foto: Republika/Prayogi
Konsolidasi fiskal 2023 dengan mematok defisit 2,84 persen dari PDB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan, konsolidasi fiskal pada 2023 merupakan keputusan antisipatif dan strategis. Hal ini karena anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 lebih aman dari guncangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, konsolidasi fiskal pada 2023 terhadap defisit dalam Rancangan Undang-Undangan APBN Tahun Anggaran 2023 dipatok 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau kembali ke bawah tiga persen dari PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

“Dengan kenaikan suku bunga dan gejolak di sektor keuangan serta nilai tukar, maka defisit yang lebih rendah memberikan potensi keamanan bagi APBN dan perekonomian kita,” ujarnya dalam keterangan tulis, Jumat (29/9/2022).

Pemerintah dan DPR menyepakati defisit anggaran Rp 598,15 triliun atau 2,84 persen dari PDB dalam RUU APBN TA 2023, sehingga terdapat pembiayaan utang Rp 598,15 triliun yang mesti dikelola dengan baik.

“Kami sepakat, harus sangat waspada terhadap pengelolaan defisit dan pembiayaan utang tersebut,” katanya.

APBN pada 2023 akan difokuskan untuk memperbaiki produktivitas demi terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pendapatan negara yang diasumsikan sebesar Rp 2.463,02 triliun pada 2023 juga akan terus dimonitor karena gejolak harga komoditas berpotensi terus berlanjut.

“Kalau dilihat dari gejolak harga komoditas yang bisa berimbas terhadap pendapatan negara baik dari sisi pajak, bea keluar, dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), maka kita harus membuat suatu mekanisme untuk mengamankan apabila harga komoditas tidak setinggi yang diasumsikan,” katanya.

Adapun belanja negara yang ditarget Rp 3.061,2 triliun difokuskan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mendukung tahapan pemilu, menopang pembangunan ibu kota negara (IKN), dan menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur strategis yang bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile