REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai akan menghadapi dilema yang besar dalam kontestasi politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengungkapkan, dilema terkait koalisi partai ini harus cepat direspons oleh PPP.
"PPP akan menghadapi dilema besar. Di satu sisi, PPP akan lebih cocok untuk bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS yang kabarnya akan mengusung Anies sebagai capres," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) itu dalam keterangannya kepada Republika.co.id, Jumat (30/9/2022).
Sebab, lanjut Khoirul, dengan ikut mengusung Anies, PPP tidak akan mengalami split ticket voting dan lebih mudah mengonsolidasikan basis pemilih loyalnya. Hal ini mengingat Anies cukup identik dengan representasi kekuatan politik Islam.
"PPP juga besar kemungkinan ditarik untuk masuk ke dalam gerbong koalisi PDIP, yang membutuhkan legitimasi dukungan Islam moderat untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang," katanya.
Di sisi lain, menurut Khoirul, PKB sudah punya orientasi koalisi sendiri. Sedangkan PAN, dia menilai, kurang memiliki chemistry yang kuat dengan PDIP. Selain itu, PPP juga harus membayar hutang budi pada PDIP yang dinilai sejumlah kalangan berjasa menyelamatkan PPP dari proses degradasi parliamentary threshold di Pemilu 2019, lalu.
"Karena itu, PPP harus segera mengatasi dilema itu dan cepat mengambil keputusan untuk melangkah ke depan," jelasnya.
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani sebelumnya menuturkan, partainya akan menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) akhir 2022 atau awal 2023. Dia menyampaikan, salah satu agenda mukernas kemungkinan adalah mengevaluasi posisi partainya di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
"Inilah yang nanti tentu mau tidak mau harus kami putuskan dalam Mukernas PPP yang akan datang. Tentang ketetapan hati berkoalisi ini, apakah posisinya seperti yang ada sekarang atau misalnya terbuka untuk katakanlah berubah. Kalau saya pribadi sih ingin kita ini tidak gampang-gampang berubah, hanya karena pada tataran kepentingan praktis semata," katanya.
Arsul menambahkan, Mukernas PPP nantinya juga bisa menjadi forum partai menyepakati sosok yang akan diusung sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres). Meskipun ia tak ingin mendahului forum permusyawaratan partainya.
