REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik antara Palestina dan Israel hingga saat ini belum menunjukkan titik terang. Namun, ide two states solution atau solusi dua negara sudah digaungkan sejak 1970-an. Solusi tersebut juga merupakan kesepakatan global melalui resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Manta ketum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin menilai solusi dua negara adalah ide dan harapan yang realistis setelah jalur konflik militer dan diplomasi dilakukan. “Persoalan Palestina dan Israel telah meminta banyak korban di pihak Palestina, tetapi juga kelelahan psikis di kedua belah pihak,” kata Prof Din dalam Webinar Universitas Paramadina dan CDCC bertajuk Solusi Dua Negara Palestina dan Israel, Kamis (29/9/2022).
Din menjelaskan, saat ini sejumlah negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah melangkah lebih maju dalam membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Misal, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Yordania, dan terakhir yang dalam proses Arab Saudi. Menanggapi konflik Palestina-Israel, OKI juga menyarankan solusi dua negara. Meskipun langkah tersebut dinilai menjadi solusi terbaik, Din menyebut ada sejumlah kendala serius, seperti masalah perbatasan Palestina-Israel.
“Palestina menginginkan tapal batas sebelum perang 1967, tetapi Israel menolaknya. Sebelum perang 1967 berarti Dataran tinggi Golan harus diserahkan ke Suriah juga Yerusalem yang harus diserahkan ke Palestina. Israel menolak karena telah membangun banyak sekali permukiman baru Yahudi di wilayah tepi barat yang diduduki,” ujarnya.
Hal ini diperparah dengan sikap Knesset Israel yang agresif dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel menggantikan Tel Aviv. Langkah tersebut didukung oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat termasuk Australia yang membuka kedutaan besar di Yerusalem.
Selain itu, Din mengatakan solusi dua negara yang juga ditawarkan oleh perdana menteri Israel dan Presiden AS Joe Biden tak terlepas dari bergesernya bandul politik global ke China sebagai kekuatan super baru ekonomi. China berhasil membuka koridor ekonomi ke banyak negara terutama Asia Selatan, seperti Pakistan hingga yang terbaru Afghanistan setelah AS pergi di samping negara-negara anggota ASEAN.
Menurut Din, upaya solusi dua negara harus melibatkan dan menerapkan sosialisasi intens antarindividu dengan jalinan pertemanan tokoh-tokoh Yahudi dunia. “Ada dua organisasi komunitas Yahudi internasional yang berpengaruh, World Jewish Congress dan American Jewish Committee di New York yang sering mengundang tokoh-tokoh Indonesia. Kepada komunitas Yahudi internasional tersebut ide solusi dua negara harus lebih serius disuarakan,” ucap dia.
Sementara itu, bagi Indonesia, Din menyarankan agar pemerintah lebih vokal di forum OKI untuk memenuhi solusi dua negara. “Meski ada kondisi ketidakadilan global dan standar ganda oleh AS dan Barat, tetapi kepada anggota OKI terutama yang dipandang moderat seperti Turki, Pakistan dan Maroko harus dapat membangun kemitraan strategis menghadapi AS dan Barat, terutama untuk menggolkan ide solusi dua negara,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika