REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 saat ini masih belum kembali normal. Bahkan, ia menyebut ekonomi dunia justru semakin menghadapi kondisi yang tidak baik.

Selain karena pandemi Covid-19, kondisi perekonomian global ini juga terdampak perang di Ukraina serta terjadinya berbagai krisis, baik pangan, energi, maupun finansial. Hal ini disampaikan Jokowi saat peluncuran gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas di gedung SMESCO, Jakarta, Senin (3/10).

“Tetapi yang kita lihat ini dunia, pemulihan ekonomi pasca pandemi memang belum pada kembali normal, tetapi justru semakin tidak baik. Karena selain pandemi, ditambah lagi karena adanya perang di Ukraina,” jelas Jokowi.

Jokowi mengatakan, ketidakpastian global pun semakin tinggi. Seluruh negara saat ini berada pada posisi yang sulit, termasuk negara-negara maju. Namun demikian, ia bersyukur, ekonomi nasional justru bisa tumbuh di kuartal kedua 2022 sebesar 5,44 persen. Jokowi pun meyakini, di kuartal ketiga nanti ekonomi nasional masih bisa tumbuh di atas kuartal kedua.

“Alhamdulilah, negara kita Indonesia di kuartal kedua tahun 2022 ini tadi sudah disampaikan oleh pak Ketua Kadin masih bisa tumbuh 5,44 persen. Saya masih meyakini di kuartal III kita masih bisa tumbuh di atas angka tadi,” kata Jokowi.

Untuk mencapainya, Jokowi menekankan pentingnya kekompakan semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta. Selain itu, semua pihak juga harus memiliki rasa kepekaan dan sensitivitas yang sama terhadap kondisi saat ini.

“Karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak. Sehingga perlu yang namanya Indonesia incorporated. (Perusahaan) Yang besar, yang menengah, yang kecil, bekerja sama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata,” ujarnya.

Jokowi ingin, semua pihak bisa kembali kompak bekerja sama seperti saat menghadapi pandemi Covid-19. Ia pun kemudian mencontohkan kekagumannya terhadap pendampingan yang diberikan pihak swasta kepada para petani jagung.

Dengan pendampingan tersebut, para petani jagung pun mampu meningkatkan produksinya. Sehingga juga bisa menekan angka impor jagung yang sebelumnya sangat tinggi. Menurut Jokowi, selama tujuh tahun terakhir ini, jumlah impor jagung semakin menurun dan kini hanya sekitar 800 ribu ton jagung yang diimpor dari sebelumnya sebanyak 3,5 juta ton per tahun.

Karena itu, Presiden mendorong agar pendampingan ini juga bisa dilakukan di berbagai komoditas lainnya, seperti padi, singkong, porang, kopi, dll.

“Itu menjadi tugas perusahaan-perusahaan besar kita. Jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya miskin. Hati-hati, bina lingkungan itu sangat penting. Warung-warungnya kumuh, kenapa tidak seperti yang di depan tadi, ada pembinaan warung-warung,” jelas Jokowi.

Menurut dia, pemerintah tidak bisa memberikan pendampingan dan pembinaan secara cepat kepada masyarakat. Karena itu, dibutuhkan kerja sama dan gerakan kemitraan dengan berbagai pihak swasta.

Jokowi meyakini, jika kemitraan perusahaan besar dengan para pelaku UMKM bisa dilakukan, maka juga akan membantu menekan angka kemiskinan ekstrem di berbagai daerah.  

“Bisa perusahaan besar bermitra dengan petani, perusahaan besar bermitra dengan UMKM. Artinya, kalau ini bisa berjalan saya meyakini akan berefek pada kemiskinan ekstrem yang akan bisa tertangani dengan cepat dan baik,” ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika