REPUBLIKA.CO.ID,  SANAA – Gencatan senjata yang telah berlangsung selama enam bulan di Yaman telah berakhir dan tak berhasil diperpanjang. PBB mendesak agar para pihak yang terlibat dalam konflik di negara tersebut melanjutkan negosiasi.

Utusan Khusus PBB untuk Yaman Hans Grundberg mengungkapkan, upaya memperpanjang dan memperluas gencatan senjata untuk enam bulan ke depan tidak berhasil sebelum batas waktu pada Ahad (2/10/2022).

"Utusan Khusus PBB menyesalkan bahwa kesepakatan belum tercapai hari ini, karena gencatan senjata yang diperpanjang dan diperluas akan memberikan manfaat penting tambahan bagi penduduk," katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Al Arabiya. 

Kendati gagal menyegel sebuah kesepakatan, Grundberg tetap menyerukan agar negosiasi antara para pihak dilanjutkan. "Saya mendesak (pihak-pihak yang bertikai) untuk memenuhi kewajiban mereka kepada rakyat Yaman untuk mengejar setiap jalan perdamaian," ujarnya.

Kesepakatan gencatan senjata di Yaman pertama kali tercapai pada April lalu. Kala itu, gencatan senjata hanya berlaku untuk dua bulan. Namun kesepakatan terkait hal tersebut berhasil diperbarui sebanyak dua kali.

Konflik di Yaman telah berlangsung selama tujuh tahun. Krisis di sana memburuk sejak koalisi pimpinan Arab Saudi melakukan operasi militer untuk mendukung pasukan pemerintah melawan kelompok pemberontak Houthi pada 2015. Houthi menguasai beberapa provinsi, termasuk ibu kota, Sanaa.

Saudi memang memiliki kekhawatiran terhadap Houthi. Riyadh memandang kelompok tersebut sebagai ancaman terhadap keamanannya. Selama ini Houthi dilaporkan memperoleh dukungan dari Iran. 

Menurut PBB, konflik Yaman telah merenggut 223 ribu nyawa. Dari 30 juta penduduknya, 80 persen di antaranya kini bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. PBB telah menyatakan bahwa krisis Yaman merupakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika