Mal Pelayanan Publik Boyolali Dibuka, Siapkan 171 Layanan
Red: Yusuf Assidiq
Bupati Boyolali M Said Hidayat (ketiga kiri) berbincang dengan warga saat meninjau fasilitas layanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Boyolali, Jawa Tengah, Senin (3/10/2022). MPP Boyolali menyediakan sebanyak 24 instasi dengan 171 layanan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik masyarakat yang saling terintegrasi. | Foto: ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
REPUBLIKA.CO.ID, BOYOLALI - Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, membuka gerai Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kompleks Perkantoran Terpadu Alun Alun Lor Desa Keragilan, Kecamatan Mojosongo, dengan 171 layanan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik.
Bupati Boyolali M Said Hidayat menghadiri soft opening dan menandatangani kerja sama dengan berbagai instansi yang tergabung dalam MPP di Kompleks Perkantoran Terpadu Alun Alun Lor Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.
Dalam kesempatan tersebut, Said mengatakan MPP sudah membuka sejumlah pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut juga sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Boyolali.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolali Purnawan Raharjo mengungkapkan MPP tersebut akan mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan kepada masyarakat lewat 171 layanan.
"Ada 24 instansi atau layanan yang ada terdiri dari 171 layanan yang ada di MPP," kata Raharjo.
Jumlah tersebut terdiri atas delapan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, yakni Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, KPP Pratama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Agama, dan Kantor Pertanahan.
Kemudian, ada sembilan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boyolali, seperti DPMPTSP, Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Diskopnaker), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda).
Selain itu, lanjut Raharjo, terdapat pula dua layanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni DPMPTSP dan UPPD Kabupaten Boyolali Bapenda Provinsi Jawa Tengah, serta lima layanan dari BUMN/BUMD yaitu Taspen, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Boyolali, dan Bank Jateng.
Dengan biaya Rp 5,7 miliar, lanjutnya, pembangunan MPP di Boyolali dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain tempat pelayanan, personal computer (PC), koneksi internet, instalasi listrik, jaringan telepon, pelayanan mandiri, ruang bermain anak, pojok baca, serta sarana penunjang lainnya.
"MPP buka mulai pukul 08.00 WIB dan tutup pelayanan pukul 15.00 WIB, tetapi menyesuaikan dengan dinas atau instansi yang sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP) mereka," ujar Purnawan Raharjo.
Masyarakat dapat mengunjungi MPP yang buka Senin hingga Kamis pukul 08.00-15.00 WIB dan Jumat pukul 08.00-11.00 WIB. MPP itu diharapkan semakin mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dengan datang ke satu tempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
