REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Di musim hujan ini, tiga kabupaten di Jabar sudah berstatus siaga darurat bencana. Tiga kabupaten yang sudah menetapkan status siaga darurat tersebut adalah Bekasi, Garut dan Ciamis.
"Biasanya nanti kalau sudah ada lima kabupaten/kota yang menetapkan status siaga, provinsi juga akan mengeluarkan siaga darurat untuk tingkat provinsi," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, Dani Ramdan, kepada wartawan, Selasa (4/10).
Dani menjelaskan, dengan siaga darurat maka kapasitas 100 persen akan dioptimalkan dan 1 x 24 jam selama tujuh hari atau seminggu akan terus memantau kondisi dan melakukan atau mengoperasionalkan reaksi cepat.
"Tapi kan yang menangani bencana bukan hanya BPBD tapi ada TNI/Polri, ada Palang Merah Indonesia ada Tagana, Dinas Sosial Dinas Kesehatan dan lainnya," katanya.
Menurut Dani, Garut dan Ciamis menetapkan siaga bencana disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yakni, melihat dari intensitas hujan dan ancaman bencananya.
"Daerah lain yang seperti Garut, Bekasi dan Ciamis kalau memang kondisinya serupa, segera menetapkan status siaga darurat agar kewaspadaan khususnya aparat yang terkait dengan peralatan bencana seluruh masyarakat ini bisa meningkat," katanya.
Menurutnya, dengan status siaga darurat ini bukan hanya aspek kekhawatiran dan ketakutan tetapi dorongan untuk melakukan mitigasi. Selain itu, melakukan antisipasi mulai dari pembersihan saluran air, pembersihan sampah, hingga penanganan tebing yang rawan longsor.
"Itu dengan siaga darurat itu diharapkan semua menjadi bergerak," katanya.
Dani mengaku, di sejumlah daerah memang sudah ada yang mengalami bencana. Walaupun musim hujan sendiri sebenarnya masih jauh dari puncaknya.
"Puncak hujan diprediksi antara November Desember sampai ke Februari Maret 2023. Itu biasanya akan seperti itu prediksi awal kita," katanya.
Terkait anggaran biaya tak terduga (BTT), Dani mengatakan, kalau sekarang penggunaan anggaran tersebut masih ada sisanya. Karena, memang rata-rata masih tersisa hingga akhir tahun.
"Itu yang namanya BTT itu harus tetap ada meskipun memang sekarang ada intruksi juga dari presiden untuk memanfaatkan dana biaya tak terduga atau BTT ini untuk penanggulangan inflasi. Misalnya, untuk operasi pasar untuk mendatangkan bahan pokok yang langka di suatu daerah itu bisa menggunakan dana BTT," paparnya.
Namun, Dani tetap mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tetap dialokasikan untuk penanggulangan bencana.
Selain itu, kata dia, perlu diantisipasi juga adalah bencana di bulan Januari Februari. Seringkali, anggaran BTT dikembalikan kalau tidak terpakai. Tetapi di APBD berikutnya belum bisa digunakan.
"Ini harus ada antisipasi dana yang stand by, apakah di Baznas atau pun mana yang secara keuangannya tidak kaku," katanya.
Sedangkan di APBD, kalau belum diketok maka belum disahkan, belum bisa dicairkan. Belum lagi, ketika pencairan itu masih ada waktu.
"Itu yang biasanya setiap bulan Januari awal itu masih selalu kita terkendala dengan pencairan dana BTT ke depan di Januari tahun 2023 harus bisa diantisipasi," paparnya.
Terkait persiapan logistik, kata di, sampai akhir tahun aman. Selain itu, biasanya kalau di Jawa Barat ini partisipasi masyarakat tinggi.
"Jadi di Jabar itu asal-asal informasinya jelas detil dan cepat itu bisa kita menggerakkan bantuan logistik dari berbagai kalangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika