REPUBLIKA.CO.ID, SEKAYU - Percepatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga perdesaan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus dikebut Pj Bupati Muba Apriyadi. Hal ini juga menyasar dari semua sektor terutama dari kawasan pelosok desa yang menjadi konsen utama Pemkab Muba.
"Di kementerian pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan saya terus mendorong agar alokasi dana desa di Muba ini ditingkatkan karena percepatan pembangunan infrastruktur dan tingkat kesejahteraan di perdesaan di Muba menunjukan tren positif," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat Pembukaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Musi Banyuasin di Opproom Pemkab Muba, Selasa (4/10/2022).
Adik kandung Hatta Radjasa ini mengapresiasi Kabupaten Muba dibawah komando Pj Bupati Muba Apriyadi yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. "Di saat beberapa daerah lain justru tingkat kemiskinannya meningkat, justru di Muba menurun. Ini sangat luar biasa," ungkapnya.
Sementara itu, Apriyadi menyebut Pemkab Muba tidak hanya mengandalkan dana desa dari APBD. Namun Pemkab Muba juga telah mengalokasikan dana desa melalui dana APBD Kabupaten Muba. "Bahkan jumlah dana desa dari APBD Muba lebih besar dari alokasi dana desa APBN. Ini bentuk keseriusan Pemkab Muba untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan di desa-desa Kabupaten Muba," tuturnya.
Mantan kepala Bappeda Muba ini mengungkapkan sebanyak 40 persen alokasi dana desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Yang mana juga selain itu dialokasikan untuk program ketahanan pangan dan hewani serta penanganan Covid-19," urainya.
Selain itu, dalam kaitan dengan transparansi Apriyadi mengaku dana desa di Muba sudah menetapkan sistem keuangan desa (siskeudes) yang transparan dan akuntabel. "Kita ingin agar pengelolaan dana desa benar-benar transparan dan akuntabel," ucapnya.
Apriyadi berharap Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa kiranya dapat diikuti dengan baik oleh perangkat desa di Muba. "Tujuannya agar pengelolaan dana desa on the track dan tidak menemukan kendala dalam implementasi," jelasnya.
Agenda tersebut turut dihadiri sebagai narasumber Kakanwil DJPb Provinsi Sumatra Selatan Lydia Kurniawati Christyana, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Buyung Wiromo Samudro, dan Wakil Ketua DPRD Muba Endi Susanto.
