PHK Startup Kembali Terjadi, Kurniasih: Makin Berat Setelah BBM Naik

Badai PHK di startup menambah beban masyarakat di tengah naiknya harga BBM.

Selasa , 04 Oct 2022, 07:52 WIB
Badai PHK di startup menambah beban masyarakat di tengah naiknya harga BBM. Ilustrasi.
Foto: Reuters
Badai PHK di startup menambah beban masyarakat di tengah naiknya harga BBM. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badai PHK startup kembali terjadi. Kini dalam waktu berdekatan setidaknya tiga startup dan salah satunya berstatus Decacorn terpaksa merumahkan karyawannya. 

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengungkapkan, situasi PHK perusahaan rintisan yang terus berlanjut akan menambah beban para pekerja yang dirumahkan. Sebab proses terjadinya PHK ini berbarengan dengan kenaikan harga BBM subsidi dan diikuti oleh kenaikan harga dan biaya lainnya. 

Baca Juga

"Tentu ini akan semakin memberatkan para pekerja. Ditambah lagi dalam situasi pemerintah menaikkan harga BBM subsidi yang pasti akan menambah pengeluaran dari sisi transportasi dan kenaikan bahan-bahan lain," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Selasa (4/10/2022).

Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini meminta agar Kementerian Tenaga Kerja melakukan pengawasan terhadap proses PHK agar para pekerja tidak dirugikan. "Kementerian Tenaga Kerja juga harus memonitor dan mengaudit perusahaan rintisan lainnya dengan memastikan kondisi para pekerja dan masa depannya. Ini harus jadi perhatian khusus karena terjadinya PHK di perusahaan rintisan ini terjadi secara beruntun," ungkap Kurniasih.  

Pada sisi lain, ia menyebut terjadinya PHK perusahaan rintisan secara beruntun ini juga mesti diwaspadai sebagai efek dari gelombang perkonomian global yang tengah lesu. "Sehingga di Indonesia perlu diwaspadai efek dominonya terutama bagi pekerja. Sebab para pekerja ini perlindungannya rentan sekali. Ketika terjadi perekonomian yang lesu, cara paling mudah bagi pengusaha untuk efisiensi adalah merumahkan karyawan. Jika karyawan dirumahkan maka daya beli masyarakat akan menurun, akhirnya perekonomian nasional akan negatif," ujar Kurniasih.