Selasa 04 Oct 2022 16:28 WIB

Kelompok Madani: Pencopotan Hakim MK Aswanto Langgar Konstitusi

Tindakan pencopotan ini dinilai juga sebagai bentuk kecongkakan DPR

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Teguh Firmansyah

Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Sejumlah pegiat yang tergabung dalam elemen masyarakat madani menggelar aksi unjuk rasa menolak pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Dalam aksinya mereka menolak pemecatan tersebut karena dinilai bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang berlaku serta meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menindaklanjuti permintaan dari DPR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat Madani menyerukan penolakan terhadap pencopotan hakim konstitusi Aswanto oleh DPR. Tindakan DPR itu dinilai melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan sekaligus menunjukkan sikap kecongkakan dari DPR.

Baca Juga

Koalisi memandang tindakan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan DPR pada supremasi konstitusi yang berkedaulatan rakyat. Sebab Hakim Konstitusi tidak dapat diintervensi dalam menjaga dan menegakkan Konstitusi.

"Sikap tersebut juga sangat bertolak belakang dengan semangat menjaga independensi dan imparsialitas seorang Hakim Konstitusi dalam mengadili produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang," kata Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini selaku bagian dari Koalisi pada Selasa (4/10).

Kelompok Masyarakat Madani mendesak DPR harus patuh dan tunduk pada Konstitusi, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan MK, serta peraturan perundang-undangan lain terkait pengangkatan dan pemberhentian seorang Hakim Konstitusi.

"DPR mesti mengubah keputusannya yang memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto dan memulihkan hak Aswanto sebagai Hakim Konstitusi," ujar Titi.

Desakan juga disuarakan kelompok tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Titi berharap Presiden urung memproses penggantian Aswanto sebagaimana diinginkan oleh DPR. "Meminta kepada Presiden untuk tidak menindaklanjuti proses penggantian Hakim Konstitusi Aswanto yang terang benderang tidak memiliki dasar hukum karena dilakukan bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang berlaku," ucap aktivis demokrasi, Ray Rangkuti.

Ray menjelaskan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menghapuskan periodesasi masa jabatan Hakim Konstitusi menjadi batas minimal dan maksimal seseorang dapat menjadi Hakim Konstitusi. Ketentuan ini kemudian diuji dan di Putus oleh MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XVIII/2020, 96/PUU-XVIII/2020, 100/PUUXVIII, dan 56/PUU-XX/2022.

Putusan-Putusan tersebut menegaskan bahwa ketentuan peralihan masa jabatan Hakim Konstitusi diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan ketentuan tersebut. Lebih lanjut, mahkamah menerangkan bahwa tindakan hukum yang dimaksud adalah konfirmasi yang disampaikan oleh lembaga yang mengajukan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat.

"Konfirmasi dimaksudkan untuk menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatan Hakim Konstitusi yang bersangkutan dan tidak lagi mengenal adanya periodesasi masa jabatan. Bukan justru menjadi momentum untuk mengganti Hakim Konstitusi yang sedang menjabat sebagaimana yang dilakukan oleh DPR RI," jelas Ray.

Anggota kelompok Madani di antaranya ICW, Ray Rangkuti, Jeirry Sumampow, Muhammad Ihsan Maulana, Alwan Ola Riantoby, Ridaya Laodengkowe, Ahmad Wakil Kamal, Wahidah Suaib, Kaka Suminta, Fahmi Badoh, Lucius Karus, Ary Nurcahyo, Nurul Fata, dan Titi Anggraini.

Sebelumnya pada Kamis (29/9), Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pencopotan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR. Padahal, jabatan Aswanto baru akan berakhir pada 2029. Sebagai ganti Aswanto, DPR menunjuk Sekretaris Jenderal MK Muhammad Guntur Hamzah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika