Rabu 05 Oct 2022 04:27 WIB

Pemerintah Siapkan Insentif untuk Investor di IKN

Pemerintah akan siapkan rancangan PP terkait insentif untuk investor di IKN

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bayu Hermawan
Lokasi pembangunan istana presiden di jalan lingkar Sepaku segmen 3 di Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/10/2022). Pemerintah pusat melalui Badan Otorita IKN terus meningkatkan intensitas pembangunan di wilayah IKN antara lain dengan pematangan lahan, pembangunan jalan akses logistik, intake air minum hingga persemaian pohon.
Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga
Lokasi pembangunan istana presiden di jalan lingkar Sepaku segmen 3 di Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/10/2022). Pemerintah pusat melalui Badan Otorita IKN terus meningkatkan intensitas pembangunan di wilayah IKN antara lain dengan pematangan lahan, pembangunan jalan akses logistik, intake air minum hingga persemaian pohon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan tiga hal untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang layak huni. Salah satunya yakni dengan menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) terkait insentif bagi pelaku usaha dan investor yang akan melakukan usahanya di IKN.

Bambang mengatakan, ada beberapa insentif yakni fiskal dan non fiskal yang dirancang bersama kementerian terkait untuk menarik para investor. Hal ini disampaikan Bambang usai rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/10).  

Baca Juga

“Untuk membuat para investor nanti dapat menanamkan modalnya, menanamkan usahanya, melakukan usaha di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya. Itu akan bermanfaat buat semua pihak, mereka yang bermukim di sana ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri,” kata Bambang saat konferensi pers di Kantor Presiden.

Bambang berharap, rancangan peraturan pemerintah terkait insentif ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Lebih lanjut, Bambang mengatakan, pemerintah juga menyiapkan Badan Usaha Milik Otorita yang akan menangani aspek-aspek kepengusahaan di IKN.

Menurut Bambang, pihaknya menerima banyak masukan saat melakukan sosialisasi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terkait Badan Usaha Milik Otorita. Badan Usaha Milik Otorita itu diharapkan akan membantu kelincahan Badan Otorita IKN dalam menciptakan iklim usaha yang baik dan berkelanjutan.

“Jadi kepengusahaan dalam IKN Nusantara itu akan ditangani oleh Badan Usaha Milik Otorita yang tentunya nanti akan ber-partner, melakukan deal-deal, melakukan strukturisasi ataupun financial engineering bersama-sama dengan para investor dan pelaku usaha lainnya dengan harapan agar ini dapat tercipta satu iklim usaha yang sangat baik dan juga keberlanjutannya. Jadi sustainability dari investment-nya juga akan kita perhatikan dengan baik ke depannya,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan jajak pasar atau market sounding sebagai kelanjutan dari sosialisasi peluang investasi yang telah dilakukan Badan Otorita IKN bersama Kadin. Menurut Bambang, Presiden Jokowi akan memimpin langsung jajak pasar tersebut dengan mengundang para investor potensial dan melakukan dialog dalam satu forum pada pertengahan Oktober nanti.

“Kita akan melakukan dialog satu forum yang saya kira ditunggu oleh banyak pihak, untuk mengetahui seberapa jauh kita sudah mempersiapkan apa-apa yang harus kita bangun, apa-apa yang kita harus upayakan, agar iklim usaha, iklim investasi, kemudian juga yang paling penting adalah kota itu sendiri kita siapkan sehingga nanti kita memiliki kota yang benar-benar green, smart, inclusive, resilient, dan sustainable ke depannya,” ungkapnya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement