REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Politisi sayap kanan Prancis Marine Le Pen telah menuntut lebih banyak masjid ditutup di negara itu. Padahal sudah dilakukan penutupan 24 masjid di Prancis dalam dua tahun terakhir atas perintah Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin.
“Dia (Darmanin) menutup sebuah masjid di sana, sebuah masjid di sini. Dia memecat seorang pengkhotbah sesekali tetapi dia harus menutup semua masjid ekstremis di tanah kami," ujar Le Pen dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Prancis BFMTV dikutip Anadolu Agency.
Le Pen mengatakan semua Muslim yang memiliki retorika radikal harus dideportasi. Tahun lalu pada bulan Agustus, otoritas konstitusional tertinggi Prancis menyetujui undang-undang “anti-separatisme” yang kontroversial karena telah menyasar Muslim. Aturan itu disahkan oleh Majelis Nasional musim panas lalu, meskipun ada tentangan kuat dari anggota parlemen sayap kanan dan kiri.
RUU itu diperdebatkan di Prancis setelah tiga serangan akhir tahun 2021 oleh para ekstremis termasuk pemenggalan kepala guru Samuel Paty pada Oktober. Pemerintah berpendapat aturan itu diperlukan untuk mendukung sistem sekuler Prancis.
Menyinggung persidangan Menteri Kehakiman Eric Dupond-Moretti yang akan datang dalam kasus konflik kepentingan, Le Pen menuntut Presiden Emmanuel Macron mencopotnya dari jabatannya. Pada penyelidikan yang dibuka terhadap sekretaris jenderal Istana Elysee Alexis Kohler atas tuduhan konflik kepentingan, Le Pen bertanya: "Apakah Emmanuel Macron ingin membuat seseorang yang dicurigai memiliki konflik kepentingan dalam posisi kritis seperti itu?"
Partai Reli Nasional yang dipimpin Le Pen akan mengusulkan RUU untuk pemecatan Kohler.
Sedangkan mengenai sanksi terhadap Rusia, Le Pen mengklaim bahwa sanksi Prancis terhadap Rusia tidak berhasil. Justru sanksi yang diberikan telah membuat Prancis dalam situasi yang sulit.
Rusia memiliki pendapatan tambahan senilai 40 miliar euro dengan ekspor minyak selama periode ini. Le Pen mengatakan, musim dingin ini dan berikutnya akan lebih sulit karena pemutusan pasokan gas Moskow ke Prancis, menambahkan bahwa sanksi itu tidak bijaksana. Dwina Agustin
Ikuti Whatsapp Channel Republika