REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) memilih Kota Bogor sebagai pilot project atau proyek perubahan penerapan Dashboard Pemantauan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kota Bogor dipilih sebagai pilot project karena dianggap sudah baik dalam penerapan KTR, baik dari sisi regulasi ataupun konsistensi pengawasannya.
"Di Kota Bogor ini sudah baik (penerapan KTR). Makanya kita menjadikan Kota Bogor itu sebagai pilot project sebagai dashboard itu secara nasional," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Ditjen P2P, Kemenkes, Eva Susanti, Selasa (4/10/2022).
Eva melanjutkan, secara nasional Kota Bogor sudah bisa melakukan sembilan tatanan dalam aspek melakukan pengawasan terhadap penerapan KTR dengan hasil sangat baik. Dari sembilan kabupaten/kota di Indonesia yang dipilih untuk menerapkan dasboard ini, Kota Bogor merupakan kota pertama. Karena kata Eva, Kota Bogor bisa menjadi percontohan kota-kota lain dari sisi regulasi ataupun pengawasannya.
"Sehingga dengan dipilihnya beberapa kota secara nasional ini akan dijadikan contoh untuk bisa melakukan monitoring terpadu penerapan KTR," katanya.
Dengan sistem dashboard terpadu ini penerapan KTR dan pengawasannya bisa dilakukan pemantauan secara nasional oleh pemerintah pusat kepada setiap provinsi, pemerintah provinsi kepada setiap kabupaten/kota dan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada wilayah kecamatan.
Dengan dasboard ini juga setiap kota nantinya akan melakukan input data penerapan KTR dari sisi regulasi, penerapan, pengawasan dan sebagainya sehingga bisa mencapai penilaian kepatuhan terhadap wilayah KTR. Ke depan, lanjut Eva, kota yang akan menjadi pilot project dengan Kota Bogor yang pertama ini akan menjadi kota percontohan dalam implementasi KTR yang baik.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan dari sisi regulasi Kota Bogor sudah memiliki peraturan daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok. Perda KTR di Kota Bogor sudah ada sejak tahun 2009 yang kemudian diperbarui pada tahun 2018 Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
"Kota Bogor memiliki pondasi yang cukup kuat untuk persoalan KTR, jadi pertama itu regulasi yang mendasari semua dan kita selalu update," ujarnya.
Pembaharuan tersebut kata Bima Arya dilakukan untuk terus melakukan updating data kondisi dan situasi terbaru, baik dari sisi kampanye dan promosi ataupun produk rokok. Karena saat ini selain rokok konvensional juga ada berbagai rokok elektrik ataupun vape yang bermunculan.
Sehingga dengan adanya pembaruan Perda tersebut, disebutkan dia, dapat mengatur terkait aturan bentuk rokok lainnya. Tak hanya itu segala bentuk media iklan spanduk, billboard, baliho dan sebagainya yang berhubungan dengan produk rokok tidak diperkenankan.
Setelah Perda KTR Kota Bogor ini masif dilakukan sosialisasi dan edukasi, kata Bima Arya, kepedulian masyarakat sudah semakin tinggi. Warga pun sudah banyak yang melaporkan adanya pelanggaran KTR, baik melalui media sosial ataupun aplikasi pengaduan milik Pemkot Bogor.
"Dan kita juga sudah melakukan tipiring (sidang tindak pidana ringan) ada 61 kali yang sudah kita lakukan dan ada 266 instansi yang sudah kita tegur. Kemudian kita juga ada edukasi secara keseluruhan,"ujarnya.
Bima Arya mengakui tidak mudah untuk melakukan itu semua. Karena pekerjaan rumah ke depan yang harus diantisipasi adalah hal-hal baru kampanye mengenai rokok dan produk rokok.
Terkait dipilihnya Kota Bogor menjadi pilot project, Bima Arya memberikan beberapa masukan untuk penyempurnaan dashboard sebelum dilakukan launching. "Jadi ini perjuangan masih panjang. Kami siap kalau ada pilot project ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika