REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sebagian orang mungkin tidak mengetahui bahwa di Kompleks Parlemen, Jakarta, memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi tepat di Taman Energi yang berada di depan Gedung Nusantara. Pendirian PLTS dengan deretan panel surya tersebut bertujuan untuk memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di Kompleks Parlemen sekaligus menerapkan prinsip energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Panel surya tersebut menyerap energi dari matahari untuk diubah menjadi listrik, kemudian digunakan untuk berbagai keperluan di Kompleks Parlemen atau Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI. DPR menginginkan agar penggunaan PLTS termasuk upaya mewujudkan kebijakan yang ramah lingkungan dengan pengurangan emisi di Kompleks Parlemen serta mewujudkan energi terbarukan.
Prinsip energi terbarukan dan perubahan iklim menjadi salah satu sub-tema dalam pertemuan para pemimpin parlemen anggota G20 (P20) yang akan dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 5-7 Oktober 2022. Dalam kegiatan P20, DPR mengusung tema Parlemen Kuat untuk Pemulihan Berkelanjutan, yang sejalan dengan tema Presidensi G20 yaitu Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat.
Pelaksanaan P20, yang menjadi satu rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, diselenggarakan di Gedung Nusantara atau yang lebih dikenal dengan Gedung Kura-Kura. Ada alasan historis mengapa Gedung Kura-Kura dipilih sebagai lokasi utama P20. Pada era kepemimpinan Presiden ke-1 RI,Soekarno, Sang Proklamator menggagas pendirian bangunan tersebut untuk penyelenggaraan CONEFO atau Conference of the New Emerging Forces.
Karena itu, sangat beralasan mengapa DPR memilih Gedung Kura-Kura sebagai lokasi pertemuan P20, tidak memilih tempat lain, yaitu ingin menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia di kancah internasional saat ini maupun di masa lalu. Ada empat isu utama yang akan diangkat dalam pertemuan P20.
Pertama, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Kedua, ekonomi inklusif dan ekonomi kuat untuk menghadapi tantangan terkini yaitu krisis pangan, energi, dan stagnasi. Ketiga, parlemen efektif dan demokrasi dinamis. Keempat, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan.
DPR mengangkat empat isu tersebut dalam P20 yaitu terkait dengan berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara dunia seperti perang Rusia-Ukraina dan pemulihan pasca-pandemi Covid-19. Krisis perang antara Rusia-Ukraina telah berdampak pada ancaman krisis pangan, pertumbuhan ekonomi, harga komoditas pangan yang meningkat, dan ancaman lapangan kerja.
Terkait isu ekonomi hijau, DPR telah menyediakan 55 mobil listrik untuk mendukung mobilisasi para delegasi selama acara P20. Penggunaan mobil listrik tersebut juga sebagai upaya DPR dalam mengkampanyekan kendaraan ramah lingkungan. Sumber listrik untuk 55 mobil tersebut diambil dari PLTS dan stasiun pengisian mobil listrik yang telah disediakan di berbagai tempat di Kompleks Parlemen untuk memudahkan proses pengisiannya.
Langkah DPR tersebut menegaskan bahwa lembaga legislatif itu menginginkan agar isu lingkungan menjadi perhatian global untuk bisa melakukan pemulihan dan perbaikan. Sebenarnya, isu perubahan iklim dan ramah lingkungan sudah disuarakan DPR dalam Sidang Umum Forum Parlemen Dunia (IPU) ke-144 pada Maret 2022. DPR meminta negara-negara di dunia melakukan aksi-aksi nyata dalam merealisasikan konsep ekonomi hijau untuk menunjang pembangunan berkelanjutan (SDG's).
Dalam forum parlemen internasional itu telah disepakati bahwa krisis iklim harus segera ditanggulangi karena merupakan ancaman eksistensial bagi umat manusia sehingga tindakan segera harus diambil untuk meminimalkan dampak terburuk. P20 juga memberikan perhatian terkait ancaman krisis pangan yang melanda dunia, terutama setelah Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengeluarkan peringatan terkait hal tersebut.
