REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBI -- Uni Afrika mengundang pemerintah Ethiopia dan pasukan Tigray dalam perundingan damai di Afrika Selatan pekan ini untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama dua tahun. Kantor berita Reuters melihat surat undangan tersebut, Rabu (5/10/2022).
Tiga sumber diplomatik yang tidak bersedia disebutkan namanya mengkonfirmasi keaslian surat bertanggal 1 Oktober tersebut. Surat itu ditulis Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki ke ketua partai politik Tigray Debretsion Gebremichael.
Salah satu sumber mengatakan surat serupa dikirimkan ke pemerintah Ethiopia. Sementara dua sumber lainnya mengatakan belum ada pihak yang mengkonfirmasi partisipasinya.
Pemerintah Ethiopia dan ketua wilayah Tigray mengatakan mereka siap untuk berpartisipasi dalam perundingan yang dimediasi Uni Afrika. Sebagai upaya mengakhiri perang sejak November 2020 yang telah menewaskan ribuan warga dan memaksa jutaan orang mengungsi.
Namun tidak ada perundingan resmi yang telah dilakukan selama gencatan senjata yang telah berlangsung selama lima bulan antara Maret sampai Agustus. Sejak saat itu pertempuran kembali intensif sepanjang Tigray.
Juru bicara pasukan Tigray People's Liberation Front (TPLF), Getachew Reda, mengatakan ia tidak mengetahui perundingan dalam waktu dekat.
Juru bicara pemerintah Ethiopia Legesse Tulu, penasihat perdana menteri bidang keamanan nasional Redwan Hussein, dan juru bicara perdana menteri Billene Seyoum belum menanggapi permintaan komentar. Juru bicara Ketua Komisi Uni Afrika, Ebba Kalondo menolak mengkonfirmasi keaslian surat undangan itu.
Surat itu mengatakan Ketua Perwakilan Tinggi Uni Afrika untuk kawasan Tanduk Afrika Olusegun Obasanjo akan memimpin negosiasi dengan dukungan mantan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan mantan wakil presiden Afrika Selatan Phumzile Mlambo-Ngcuka.
Bulan lalu pasukan Tigray mengatakan mereka siap untuk menggelar gencatan senjata dan akan menerima proses perundingan damai yang dipimpin Uni Afrika. Setelah mengajukan keberatan terhadap proposal Uni Afrika.
Pada bulan Juni lalu pemerintah federal Ethiopia mengatakan Uni Afrika harus memfasilitasi perundingan.
Pemerintah Perdana Menteri Abiy Ahmed menuduh TPLF yang mendominasi perpolitikan Ethiopia sebelum Abiy terpilih pada 2018, mencoba untuk menegaskan kembali dominasi Tigrayan atas Ethiopia. TPLF menuduh Abiy ingin memusatkan kekuasaan dan menekan orang Tigray.
