REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng mengatakan diam-diam China telah menghancurkan kesepakatan pergerakan militer di Selat Taiwan. Dengan melewati "garis tengah" tak resmi yang menjadi batas kedua belah pihak.
Di hadapan parlemen Taiwan, Chiu mengatakan, sambil mengakui akhir dari kesepahaman garis tengah, Taiwan akan merespons bila Cina melewati "garis merah".
Ia tidak mengatakan apa itu "garis merah", tapi memberi isyarat itu termasuk pesawat dan drone yang masuk ke wilayah Taiwan. Chiu tidak mengidentifikasi garis tengah sebagai garis merah.
China yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya menggelar latihan militer di sekitar pulau demokratis itu. Termasuk menembakkan rudal pada bulan Agustus lalu untuk menunjukkan kemarahan mereka atas kunjungan ketua House of Representative Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi.
Sejak saat itu aktivitas militer China dekat Taiwan terus berlanjut walaupun menurun skalanya. Pesawat militer Cina juga rutin melewati garis tengah yang selama bertahun-tahun dianggap garis batas China-Taiwan.
"Garis tengah harusnya merupakan kesepakatan diam-diam untuk semua orang," kata Chiu di parlemen, Rabu (5/10/2022).
"Kesepakatan diam-diam itu telah hancur," katanya.
China tidak pernah mengakui dengan resmi pemisahan yang disarankan AS pada tahun 1954 saat Perang Dingin antara Komunis Cina dengan Taiwan yang didukung Amerika. Tapi Angkatan Bersenjata China (PLA) cukup menghormati batas itu.
Panjang Selat Taiwan 180 kilometer dan garis tengah yang sempit sepanjang 40 kilometer di perairan Taiwan. Sejumlah pejabat dan pakar keamanan mengatakan sulit bagi Taiwan mempertahankan garis tengah tanpa beresiko meningkatkan eskalasi yang berbahaya.
Chiu mengatakan langkah China melewati garis tengah mengindikasi Beijing membangun cara baru untuk menguatkan kedaulatan pada Taiwan. Ia menegaskan Taipei tidak akan tinggal diam.
"Mereka ingin membangun kebiasaan baru tapi kami tidak akan berubah, kami akan berdiri kukuh ketika mereka datang, kami tidak akan menyerah," katanya.
Selama bertahun-tahun diam-diam Cina mengakui garis tengah tapi pada tahun 2020 lalu seorang juru bicara kementerian luar negerinya mengatakan garis itu "tidak ada." China mengatakan angkatan bersenjatanya memiliki hak untuk beroperasi di sekitar Taiwan karena pulau itu bagian dari wilayah China.
Taiwan menolak klaim kedaulatan China dengan mengatakan China tidak pernah menguasai Taiwan. Hanya 23 juta warga pulau itu yang memiliki hak untuk memutuskan masa depan mereka.
Pada wartawan, Chiu mengatakan memperpanjang masa wajib militer lebih dari empat bulan merupakan urusan "darurat". Tapi kementeriannya masih berbicara dengan badan pemerintah lain untuk membahas detailnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika