REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Adat Waris dari Keerom Papua Gasper May berharap Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memberikan klarifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur Enembe harus membuka diri.
"Lukas Enembe harus membuka diri untuk menerima panggilan KPK dan mengklarifikasi atas tuduhan korupsi oleh KPK," kata GasperMay dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (5/10/2022).
Dia mengingatkan masyarakat Papua tidak boleh mencampuri urusan hukum Lukas Enembe, walaupun mereka mengetahui adanya kasus tersebut. "Masyarakat Papua harus mendukung proses hukum dan tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apa pun, karena sudah menjadi kewenangan penegak hukum," katanya pula.
Gasper May menambahkan, masyarakat juga tidak boleh terprovokasi karena dikhawatirkan akan menimbulkan korban.
"Banyak pejabat daerah Papua yang melakukan penyimpangan dana Otsus, sehingga anggaran tersebut tidak sampai ke masyarakat dan tidak ada pembangunan di daerah," katanya menegaskan.
Dia berharap kasus hukum Lukas Enembe ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan proses hukum yang ada. "Semua pihak harus menghormati dan mengikuti proseshukum yang ada di Indonesia, karena hukum adalah panglima di Indonesia dan semua harus taat terhadap hukum yang berlaku," ujarnya lagi.
Sejumlah dukungan dari tokoh adat juga telah disampaikan ke publik, di antaranya Ketua Adat Sekanto dari Keerom Papua Didimus Werare berharap KPK segera memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe.
"KPK harus memeriksa Lukas Enembe beserta pejabat terdekatnya, agar semua yang berkaitan dengan kasus korupsi dapat dihukum," katanya pula.
Selain itu, Ketua Adat Suku Daiget dari Keerom Papua Servo Tuamis meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memfasilitasi KPK untuk menyelesaikan kasus Lukas Enembe.
