Saturday, 16 Jumadil Awwal 1444 / 10 December 2022

Saturday, 16 Jumadil Awwal 1444 / 10 December 2022

16 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Kemendag-BSI Kerja Sama Pemanfaatan Sistem Resi Gudang di Aceh

Rabu 05 Oct 2022 16:57 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Direktur Retail Banking BSI Ngatari (lima dari kiri) dan Karo Bappebti Kementeri Perdagangan RI Widiastuti (empat dari kiri), Regional CEO 1 Aceh Wisnu Sunandar (kiri), Karo Perekonomian Setda Aceh Amirullah (dua dari kiri), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Achris Sarwani (tiga dari kiri), Perwakilan OJK Aceh Ryan Novrian (enam dari kiri), Sekreatris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh Diaz Furqan dalam penandatanganan kerja sama pembiayaan skema subsidi resi gudang di Aceh.

Direktur Retail Banking BSI Ngatari (lima dari kiri) dan Karo Bappebti Kementeri Perdagangan RI Widiastuti (empat dari kiri), Regional CEO 1 Aceh Wisnu Sunandar (kiri), Karo Perekonomian Setda Aceh Amirullah (dua dari kiri), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Achris Sarwani (tiga dari kiri), Perwakilan OJK Aceh Ryan Novrian (enam dari kiri), Sekreatris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh Diaz Furqan dalam penandatanganan kerja sama pembiayaan skema subsidi resi gudang di Aceh.

Foto: BSI
Kerja sama BSI dan Kemendag diharapkan mampu selesaikan pembiayaan SSRG di Aceh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Bappebti Widiastuti, mengatakan, kerja sama itu diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan pembiayaan SSRG di wilayah Aceh yang semua kegiatan pembiayaan dan perbankannya dilakukan dengan menggunakan akad syariah.

Selain itu, dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, diharapkan turut mendorong berkembangnya pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Indonesia secara menyeluruh.

Widiastuti menerangkan, SRG merupakan komitmen pemerintah dalam memberdayakan petani yang kurang memiliki posisi tawar dan terbatasnya pilihan selain menjual hasil budi dayanya dengan harga rendah. SRG diharapkan mampu mengubah pola pikir dan budaya petani daerah yang selama ini hanya terfokus pada budi daya menjadi petani pebisnis.

Saat harga komoditas jatuh, petani tidak perlu segera menjualnya. Mereka dapat menunda penjualan dengan menyimpan barangnya di gudang SRG. Sementara, untuk kebutuhan produksi, mereka dapat menggunakan resi gudang sebagai agunan pinjaman uang di lembaga keuangan.

SRG menjadi suatu bisnis yang menguntungkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian daerah dan nasional,” katangan dalam keterangan pers, Rabu (5/10/2022).

Terkait pembiayaan, lanjut Widiastuti, peran pihak perbankan dalam pelaksanaan SRG sangat penting. Bank dapat memberikan pembiayaan tanpa menggunakan agunan dalam bentuk aset lainnya, seperti rumah, tanah dan sebagainya. Namun, cukup dengan komoditas yang disimpan di gudang SRG.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/2021, disebutkan perbankan bisa memberikan pembiayaan dengan adanya peraturan yang mendasari. Perbankan juga dapat melakukan eksekusi jika pemilik komoditas melakukan cedera janji. Berdasarkan PMK di atas pula, menambahkan perluasan penerima subsidi resi gudang dan menggunakan akad syariah. Hal ini yang akan dilakukan oleh BSI sebagai bank penyalur,” kata dia,

Retail Banking Director PT BSI, Ngatari menyampaikan, pembiayaan SSRG merupakan komitmen BSI mendukung program pemerintah dalam upaya membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) khususnya sektor pertanian. Pemberian pembiayaan ini untuk menjaga kesinambungan produksi komoditas yang berdampak pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan petani.

Pembiayaan SSRG dapat diakses oleh petani melalui kantor cabang BSI yang tersebar di wilayah Provinsi Aceh dengan plafon pembiayaan maksimal Rp 500 juta dengan pricing setara efektif 6 persen per tahun atau sama dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Semoga kehadiran BSI memberikan manfaat bagi petani dan pelaku UMKM di Aceh. BSI akan terus membawa nilai-nilai inklusif serta menerapkan penuh prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, selalu terbuka, dan terus meningkatkan sinergi ke depannya,” pungkasnya. 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile