REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengoptimalkan Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting. Ini karena NTT merupakan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia yakni 37,8 persen.

Kepala Perwakilan BKKBN NTT Marianus Mau Kuru mengatakan sesuai dengan Inpres nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB di setiap desa dan kelurahan, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberdayakan institusi keluarga.

"Kita harus menjadikan keluarga sebagai basis dan titik sentral pembangunan. Apabila disandingkan Inpres Nomor 3 Tahun 2022, Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta Perpres 72 tahun 2021 dan RANPASTI, maka terdapat irisan yang sangat erat dan kuat karena memiliki tujuan dan hakekat yang sama pula karena sama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan keluarga," kata Marianus dikutip dari siaran persnya, Rabu (5/10/2022).

Marianus mengatakan, saat ini terdapat 649 Kampung KB di seluruh NTT yang terdiri dari 22 Kabupaten dan Kota ini. Kampung KB terbanyak berada di Kabupaten Timor Tengah Utara yakni sebanyak 44 Kampung KB dengan prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai tertinggi kedua yakni 46,7 persen.

Sedangkan, tingkat prevalensi stunting tertinggi di seluruh wilayah NTT adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan yakni 48,3 persen dan terdapat 32 Kampung KB. Dia mengatakan, workshop bertujuan untuk memfasilitasi pengelola Kampung KB dan para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan kota terkait penyelenggaraan Kampung KB. Peserta workshop berasal dari 22 kabupaten dan kota yang terdiri dari Kepala Dinas Keluarga Berencana, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bapelitbangda dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.  

"Mari kita jadikan desa dan kelurahan sebagai kampung KB yang harus dibangun bersama-sama secara konvergen dengan sasaran pada keluarga, karena kemiskinan, stunting dan masalah-masalah lainnya terjadi dari dan di dalam keluarga," ujarnya.

Dia juga meminta agar seluruh komponen memadukan Inpres No 3 Tahun 2022 dan Perpres 72 Tahun 2021, sehingga bisa mempercepat penurunan stunting secara terukur dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan di NTT. "Mari memanfaatkan kegiatan ini sebagai tempat berdiskusi dan belajar, karena ini momentum yang baik dengan adanya narasumber-narasumber dari lintas kementerian/Lembaga," kata dia.