REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Sanksi baru Uni Eropa terhadap Rusia telah memasuki tahap finalisasi. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan, sanksi baru tersebut mencakup lebih banyak pembatasan perdagangan dengan Rusia untuk produk baja dan teknologi.
Sanksi baru itu juga akan membatasi harga minyak untuk pengiriman minyak mentah lintas laut Rusia ke negara-negara ketiga melalui perusahaan asuransi Eropa. Sanksi akan mencakup lebih banyak individu yang terlibat dalam pemungutan suara terkait aneksasi empat wilayah Ukraina oleh Rusia.
"Ini akan semakin membatasi kapasitas ekspor Rusia dan hubungan industrinya, khususnya di sektor teknologi," kata Borrell kepada Parlemen Eropa, Rabu (5/10/2022).
Pengesahan sanksi baru itu diharapkan berlangsung pada Kamis (6/10/2022) sekitar pukul 08.00 pagi waktu setempat, jika tidak ada negara Uni Eropa yang mengajukan keberatan pada menit-menit terakhir. Pengesahan sanksi baru ini membutuhkan dukungan suara bulat dari semua negara anggota Uni Eropa yang berjumlah 27 negara.
Sebelumnya Polandia dan negara-negara Baltik mengusulkan agar Uni Eropa melarang secara total kerja sama energi nuklir dan impor berlian dari Rusia. Termasuk memasukkan Kepala Patriark Gereja Ortodoks Rusia Kirill ke dalam daftar hitam.
"Paket (sanksi) itu bisa saja jauh lebih kuat. Tetapi mengingat bahwa kami membutuhkan kebulatan suara, penting bahwa kami memiliki respons yang kuat terhadap langkah-langkah agresif terbaru Rusia," kata Duta Besar Polandia untuk Uni Eropa, Andrzej Sados.
Batas pengiriman minyak diberlakukan secara terbatas, dengan memberikan pengecualian kepada Yunani, Malta dan Siprus. Konsultan Eurasia mengatakan bahwa, larangan asuransi Uni Eropa dengan batas harga sebenarnya mempermudah larangan menyeluruh dalam menyediakan asuransi, dan layanan keuangan untuk minyak lintas laut Rusia. Langkah ini sebelumnya telah disetujui oleh Uni Eropa dan berlaku mulai Desember.
Ikuti Whatsapp Channel Republika