REPUBLIKA.CO.ID, MANILA - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengisyaratkan pembelian bahan bakar dari Rusia di tengah kenaikan harga energi global untuk memenuhi kebutuhan minyaknya. Selain itu, Marcos juga mengatakan, negaranya kemungkinan bakal berurusan dengan Rusia untuk pasokan pupuk.
"Kami menganggap kami mengambil pandangan yang sangat seimbang karena kebenarannya adalah, kami mungkin harus berurusan Rusia untuk bahan bakar, untuk pupuk," kata Marcos.
Seperti banyak negara, Filipina bergulat dengan inflasi yang melonjak. Sebagai sekutu pertahanan AS, Filipina juga belum menjatuhkan sanksi apapun terhadap Rusia.
Marcos juga menyatakan bahwa dia ingin negaranya memainkan peran kunci dalam mempromosikan perdamaian regional. Niatnya ini muncul di tengah tantangan yang ditimbulkan oleh ketegangan Korea Utara dan China-Taiwan.
"Kami berharap bisa menjadi bagian dari yang memimpin, yang memimpin upaya perdamaian,” katanya.
Dia juga akan mengusulkan pendekatan baru terhadap krisis di Myanmar pada pertemuan mendatang Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada November. Junta penguasa Myanmar dengan kudeta telah dilarang menghadiri pertemuan ASEAN karena kegagalan dalam menerapkan rencana perdamaian lima poin konsensus yang digagas para pemimpin ASEAN.
Para jenderal di junta Myanmar pun marah dengan langkah keras ASEAN itu. Junta mengeklaim pihaknya bakal mematuhi rencana lima poin konsensus, tetapi tidak akan menyetujui seruannya untuk mengadakan dialog dengan gerakan perlawanan pro-demokrasi yang mereka sebut teroris.
"Sudah waktunya untuk menyatukan, mengajukan beberapa proposal konkret tentang apa yang dapat kita lakukan setidaknya untuk membawa setidaknya perwakilan pemerintah militer ke meja sehingga kita dapat mulai membicarakan hal-hal ini," kata Marcos.
Pada Rabu (5/10/2022), Kamboja sebagai ketua ASEAN tahun ini mengkonfirmasi bahwa permintaan telah dikirim ke ke State Administrative Council (SAC), sebutan junta, untuk mencalonkan seorang tokoh non-politik untuk mewakili Myanmar pada pertemuan puncak para pemimpin yang akan datang. "Sekali lagi, SAC menolak mengirim siapa pun ke KTT itu," kata juru bicara Luar Negeri Kamboja Chum Sounry.
