REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, Gedung Nusantara atau biasa disebut 'Gedung Kura-Kura' dibangun berawal dari artikulasi semangat dan gagasan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika latin saat itu. Tujuannya, untuk membangun tatanan dunia baru yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua.
Adapun saat ini, tatanan dunia baru juga menjadi aspirasi dari masyarakat global. Dunia baru yang lebih humanis, ramah, damai, dan indah. "Semoga, kehadiran kita, parlemen negara-negara G20, juga dapat mengambil peran yang penting dalam membangun tatanan dunia baru, dalam menghadapi gejolak ekonomi dan tantangan pembangunan ke depan," ujar Puan dalam pembukaan The 8th G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20), Kamis (6/10/2022).
Suatu kehormatan bagi Indonesia, jelas Puan, dapat menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) tahun 2022. Pertemuan ini bertujuan untuk menggalang kerja sama Parlemen dalam mendukung agenda dan implementasi kesepakatan G20.
Khususnya, dalam kerangka pemulihan global, pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030, dan mengatasi berbagai tantangan global lainnya. P20 digelar saat dunia baru saja menghadapi pandemi dan setiap negara sedang menjalankan pemulihan sosial dan ekonomi dari dampak pandemi tersebut.
"Kita menyadari bersama, bahwa kondisi perekonomian global saat ini, menempatkan setiap negara berada dalam kerentanan yang tinggi, yang ditandai dengan lonjakan inflasi, respon kebijakan moneter, perlambatan ekonomi, konflik geopolitik, serta meluasnya stagflasi," ujar Puan.
Menurutnya, pertemuan P20 akan menjadi sangat strategis. Karena G20 menguasai 85 persen ekonomi dunia dan memiliki 65 persen penduduk dunia, sehingga aksi konkret akan membawa dampak dan manfaat nyata, tidak hanya untuk G20 tapi juga untuk dunia.
"Dalam menghadapi gejolak dan tantangan global kedepan, tidak ada satu negara yang mampu menghadapinya sendirian. Setiap negara membutuhkan kerja sama dengan negara lainnya," ujar Puan.
"Oleh karena itu, setiap negara harus selalu memperhitungkan kemungkinan terjadinya krisis global dalam setiap pembuatan kebijakan di dalam negeri," katanya.
