REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat menghasilkan terobosan yang dapat membantu pemulihan ekonomi dunia setelah pandemi COVID-19. Untuk itu berbagai pelaku bisnis global yang tergabung pada forum Business 20 (B20) melalui berbagai gugus tugas, termasuk Trade & Investment Task Force turut ambil andil dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat diadopsi oleh G20.
Dalam forum dialog B20-G20 Trade & Investment Task Force yang digelar pada 23 September lalu, Chair Trade & Investment Task Force B20, Arif Rachmat, mengatakan forum dialog ini membahas empat rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan dalam KTT G20, yakni free trade, digital economy, inclusivity, dan green economy.
Aspek dari rekomendasi ekonomi inklusif ialah memastikan investasi bisnis memberi dampak positif bagi semua pihak, termasuk dengan melibatkan UMKM dalam rantai nilai global (global value chain). “Kami bertugas untuk merangkul para UMKM dengan memberdayakan mereka melalui peningkatan keahlian serta perluasan akses terhadap keuangan, pasar, dan teknologi,” terang Arif dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/10/2022).
Forum B20 juga tengah mempersiapkan berbagai program warisan atau legacy program yang diharapkan dapat dijalankan oleh perusahaan-perusahaan anggota B20 serta dapat diteruskan pada presidensi selanjutnya. “Salah satu legacy program yang digagas adalah kemitraan dengan UMKM melalui skema Inclusive Closed Loop dengan menjadikan UMKM sebagai fokus utama dalam menggerakkan ekonomi, bukan hanya di Indonesia tapi juga secara global, yang akan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari komunitas bisnis, institusi keuangan, hingga akademisi,” lanjut Arif.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta juga merupakan kunci utama dalam pemulihan ekonomi. Co-Chair Trade & Investment Task Force B20, Dr. Juan José Daboub, menekankan perlunya pelibatan komunitas bisnis, seperti pada B20 melalui gugus tugas yang dibentuk, agar suara swasta didengar demi terwujudnya kebijakan yang lebih baik, misalnya untuk sektor perdagangan dan investasi.
“Forum ini mendukung target Presidensi G20 Indonesia terkait peran nyata pelaku bisnis untuk mendorong transformasi digital, serta memperluas akses UMKM agar dapat bersaing dan menjadi bagian dari rantai pasok global melalui skema Inclusive Closed Loop,” ujar Dr. Daboub.
Dr. Daboub yang juga merupakan anggota direksi Philip Morris International (PMI) menyebutkan peran serta berbagai pihak termasuk korporasi telah membantu perkembangan bisnis dan meningkatkan daya saing UMKM. Ia mengambil contoh program Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) yang diinisiasi oleh afiliasi PMI di Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk.
Melalui SETC, ia mengatakan Sampoerna mendukung upaya pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui komitmen berkelanjutan dalam memberdayakan dan mengembangkan kapabilitas UMKM. Dalam perjalanannya selama 15 tahun, SETC telah mendukung peningkatan keterampilan usaha bagi lebih dari 60.000 peserta pelatihan dari seluruh penjuru Indonesia.
“Melalui forum B20, kami turut berkontribusi, baik dalam memberi saran maupun berbagi pengalaman mengenai upaya nyata dalam mendukung UMKM agar lebih berdaya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi antara pelaku usaha dan UMKM juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, yaitu berupa kebijakan dan program yang inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tanpa terkecuali,” tutup Dr. Daboub.
Ikuti Whatsapp Channel Republika