REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia mengalokasikan lebih dari 55 miliar ringgit (RM) atau sekitar Rp 180,8 triliun khusus untuk subsidi, bantuan dan insentif dalam Anggaran 2023.

Dana sebesar itu ditujukan untuk membantu biaya hidup, termasuk melalui pengendalian harga barang dan jasa, kata Menteri Keuangan Malaysia Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran 2023 di Dewan Rakyat, Jumat.

Menurut menteri, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gas LPG, bensin dan solar sampai ke tangan penduduk pedesaan dengan harga yang wajar. Pada tahun 2023, tambah dia, RM200 juta atau sekitar Rp657,16 miliar akan disediakan untuk menutupi biaya transportasi dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah juga akan memperluas manfaat program ke 23 daerah baru, termasuk Kampung Passin di Mukah, Sarawak dan Kampung Tawayari di Lahad Datu, Sabah. Program Jual Beli Murah Keluarga Malaysia telah dilaksanakan sejak Agustus lalu dan menguntungkan konsumen dengan menawarkan harga kebutuhan pokok hingga 20 persen lebih murah dari harga pasar.

"Sejak diluncurkan, program tersebut telah dilaksanakan di lebih dari 500 lokasi dan pada pekan ini diselenggarakan di Kanowit, Sarawak," kata dia.

Zafrul menjelaskan dengan melihat dampak positif dari program itu, khususnya bagi rumah tangga B40 (bawah 40 persen), pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pelaksanaannya di seluruh Malaysia yang meliputi 600 majelis negara bagian, 13 Parlemen Wilayah Federal dan di universitas negeri dengan alokasi RM100 juta atau sekitar Rp 328,58 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika