REPUBLIKA.CO.ID, SENTANI -- Ondoafi Kampung Abar Sentani Jayapura, Cornelis Doyapo, mengatakan pihaknya tidak setuju dengan wacana bahwa gubernur Papua Lukas Enembe akan diangkat sebagai jadi kepala suku besar seluruh Papua.
Semua daerah di Papua mempunyai suku dan kepala suku besarnya sendiri. Hal itu diungkapkan Cornelis Doyapo, Ondoafi Kampung Abar Sentani Jayapura saat ditemui di Sentani Papua (Sabtu 8/10/2022).
"Lukas Enembe hanya dikenal sebagai gubernur bukan kepala suku besar Papua," kata Cornelis menegaskan.
"Masyarakat Papua menginginkan kedamaian dan tidak terganggu dengan masalah apapun terutama politik," tutur salah satu Ondoafi di Sentani itu.
"Oleh sebab itu, pihaknya tidak ingin karena masalah hukum yang menjerat Lukas Enembe dijadikan ke politik dengan berusaha menjadikan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua, itu tidak benar," kata Cornelis.
Ondoafi Cornelis Doyapo meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dan tidak terprovokasi terkait perkembangan kasus Lukas Enembe.
"Lukas Enembe sebagai pemimpin seharusnya ada di depan dan berani berkorban untuk masyarakat, bukannya bersembunyi di belakang rakyatnya," ucap Cornelis.
Pihaknya mendukung KPK untuk dapat menyelesaikan Kasus Lukas Enembe ini dengan sebaik mungkin.
Sementara itu, Nikolas Demetouw yang tinggal di wilayah Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura mengaku khawatir.
Kekhawatiran Nikolas salah satunya disebabkan adanya informasi yang beredar bahwa Gubenur Lukas Enembe adalah kepala suku besar bagi seluruh orang Papua.
Menurut Nikolas, hal itu dapat menimbulkan keresahan dan penolakan dari komunitas suku-suku yang ada di seluruh tanah Papua.
“Bagi kami orang Jayapura, kami tidak setuju, karena kita di Jayapura juga punya kepala suku besar. Jadi kalau bapak Lukas ini kami tahu sebagai Gubernur Papua untuk semua masyarakat lewat Pemerintah. Tapi lewat adat, kami orang Jayapura tidak tahu bapak Lukas sebagai Ondoafi terbesar untuk orang Papua,” tegas Nikolas.
Bahkan, lanjut Nikolas, Bupati Jayapura saat ini yang adalah seorang Ondoafi besar di Sentani, dia hanya menjadi Ondoafi untuk sukunya sendiri.
Bukan Ondoafi untuk seluruh Sentani. Karena masing-masing wilayah adat Kabupaten Jayapura, seperti di Sentani, Arso, Genyem, memiliki Ondoafinya sendiri-sendiri.
Tokoh masyarakat Depapre ini mengatakan, dalam keseharian masyarakat Papua berlaku tiga jenis aturan, yaitu aturan negara atau pemerintah, aturan adat, dan aturan gereja.
Kesalahan yang dituduhkan kepada Gubernur Papua saat ini adalah kesalahan menurut pemerintah, maka harus diadili dengan hukum negara yang diwakili KPK.
‘’Jadi bapak Gubernur jangan libatkan adat, undang masyarakat, undang keluarga untuk ambil tindakan untuk menjaga bapak. Cara-cara yang bapak pakai itu hukum adat,” ujar Nikolas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika