REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, mengingatkan kembali dukungan terhadap pembiayaan iklim dari negara-negara maju bagi negara berkembang sebesar USD 100 miliar melalui Green Climate Fund (GCF) harus segera dipenuhi. 

Hal itu disampaikan Putu dihadapan pimpinan delegasi 'The 8th Parliamentary Speakers’ Summit (P20)' Indonesia 2022 di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta Pusat. Tujuannya, kata Putu, supaya negara-negara berkembang, terutama yang mengalami kesulitan dalam penghijauan bisa disokong sebagai mitigasi dari perubahan iklim menuju net zero emission.

"Dalam konteks ini, Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar Rp3.416 triliun untuk mengatasi perubahan iklim tahun 2030, dan Rp28.223 triliun untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060," kata Putu melalui keterangannya pada Sabtu (8/10/2022).

Putu melanjutkan, selain anggaran negara (APBN) upaya perubahan iklim juga didanai melalui Green Sukuk, obligasi syariah yang berkontribusi pada proyek terkait lingkungan. Dari 2018-2021, penerbitan Sukuk hijau global berjumlah sekitar USD 3,5 miliar, dan berhasil mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 10,3 juta ton dari 2018 hingga 2020.