Sabtu 08 Oct 2022 23:44 WIB

6 WN Bangladesh Dideportasi Setelah Terbukti Terlibat Perdagangan Orang

WN Bangladesh dideportasi karena melanggar aturan keimigrasian

Rep: Febrian Fachri / Red: Nashih Nashrullah
 Petugas Imigrasi membawa sejumlah paspor.  (ilustrasi) WN Bangladesh dideportasi karena melanggar aturan keimigrasian
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Petugas Imigrasi membawa sejumlah paspor. (ilustrasi) WN Bangladesh dideportasi karena melanggar aturan keimigrasian

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU— Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau melalui Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru, mengambil tindakan deportasi terhadap enam warga asal Bangladesh. Mereka dipulangkan ke negara asalnya atas pelanggaran keimigrasian. 

Kepala Rudenim Pekanbaru, Yanto Adrianto, mengatakan deportasi terhadap keenam WNA Bangladesh tersebut akan dilaksanakan Ahad (9/10/2022). "Tindakan keimigrasian dilakukan karena keenamnya mencoba menyelundupkan diri. Enam orang Deteni WNA Bangladesh tersebut merupakan bagian dari 127 Deteni yang tengah diamankan di Rudenim Pekanbaru," kata Yanto, Sabtu (8/10/2022). Yanto menjelaskan keputusan deportasi tersebut diambil berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Sosialis Demokratik Bangladesh dan keluarga deporti. 

Baca Juga

Sesuai hasil rapat, kata Yanto, keberangkatan keenam WNA tersebut dilakukan dari Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II sekitar pukul 08.20 WIB menggunakan pesawat udara Super Air Jet menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. 

Setibanya di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta para deporti akan melanjutkan perjalanan satu kali transit. 

Selanjutnya, sekitar pukul 16.20 WIB dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta para deporti akan diberangkatkan menggunakan pesawat Batik Air Malaysia dan transit di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. 

Di sana sekitar pukul 22.15 WIB para deporti akan melanjutkan penerbangan menggunakan pesawat udara Batik Air Malaysia menuju Bandar Udara Internasional Shahjalal Dhaka, Bangladesh. 

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Mohammad Jahari Sitepu, menyebut pihaknya memberi dukungan penuh terhadap seluruh proses penindakan keimigrasian yang telah diambil. 

"Kita telah memiliki payung hukum yang tegas di bawah Undang-undang, untuk itu tidak perlu ragu untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing," ucap Jahari. 

Jahari menambahkan selain pendeportasian sebagai sanksi administratif, dalam perkara seperti ini pihaknya tidak akan segan-segan melakukan sanksi pemidanaan agar memberikan efek jera bagi para pelaku. 

Seperti diketahui, keenam deteni tersebut bagian dari 75 WN Bangladesh lainnya yang terlibat dalam penyelundupan dan perdagangan orang ke luar negeri. Namun sebelum berhasil menjalankan niatnya terlanjur digagalkan jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru.   

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement