REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peran perempuan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi kemajuan bangsa Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar, Porsinya mencapai 60 persen dari total pelaku UKM Indonesia.
Ketua Umum Inkowapi, Sharmila Yahya, mengatakan penguatan peran perempuan dan UMKM perlu ditingkatkan dan diperluas. Salah satunya dengan upaya meningkatkan inklusi keuangan perempuan dan UMKM karena jumlahnya masih kecil dibanding laki-laki.
Inkowapi serius meningkatkan peran perempuan dari sisi kewirausahaan di era digital. Pihaknya juga mendukung program strategis nasional pemerintah, khususnya akselerasi di bidang keuangan inklusif. Langkah ini sebagai bagian dari menumbuhkembangkan jiwa bisnis kewirausahaan kaum perempuan.
“Upaya ini mendorong akses perempuan Indonesia kepada sektor keuangan formal dan berbasis digital," ujar Sharmila.
Dalam catatan indeks keuangan, inklusif keuangan Indonesia telah mencapai 81 persen pada 2021 dan ditargetkan menjadi 90 persen pada 2024. Khusus untuk pengusaha perempuan mikro dan ultra-mikro, Inkowapi terus mendorong transformasi ekonomi UMKM ke arah digital, yang akan menjadi kunci ekosistem digitalisasi UMKM.
“Tentu saja keterlibatan perempuan dalam inklusi keuangan dinilai dapat meningkatkan kontribusi ekonomi secara luas, yang turut mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia,” kata Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia ini dalam keterangan tertulisnya.
Dalam upaya mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024, Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) bersama Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Dengan tema 'Akselerasi Inklusi Keuangan bagi Perempuan Melalui Posko Pangan dan Laku Pandai', acara dibuka Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian, Erdiriyo.
Direktur Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, Edwin Nurhadi, menyatakan penciptaan ekosistem yang ramah perempuan melalui literasi keuangan, infrastruktur digital dan listrik yang merata di semua desa dan kelurahan perlu terus mendapat perhatian serta kolaborasi semua pihak. Dengan demikian, akses perempuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi semakin terbuka lebar.
“DNKI, BI, OJK, Inkowapi, Kadin Indonesia akan terus berupaya mempercepat akselerasi inklusi keuangan untuk memberdayakan perempuan bagi kemajuan perekonomian,” ujar Edwin.
Harapannya dengan adanya akselerasi inklusi keuangan, segera terwujud 100 ribu posko pangan dan Laku Pandai di akhir 2022. Hal ini sebagai bentuk kemandirian ekonomi perempuan secara optimal dengan perluasan akses sistem keuangan yang inklusif, efisien dan stabil demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan di antara masyarakat dan daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika