REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menilai penunjukan Kapolda Sumbar Irjen Polisi Teddy Minahasa menjadi Kapolda Jawa Timur akan mampu menjaga Jawa Timur tetap kondusif.
"Teddy Minahasa selama ini dikenal sangat ramah dan memiliki pengalaman yang luas bertugas di Jawa Timur," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan dalam keterangan tertulis, Selasa (11/10/2022).
Kalangan ulama dan tokoh masyarakat di Jawa Timur khususnya di wilayah Malang, kata dia, banyak mengenal Teddy semasa menjabat sebagai Kapolresta Malang pada 2011-2013.
Pengalaman sebagai Ajudan Wakil Presiden dan Staf Ahli Wapres (2014-2017) akan banyak mendukungnya saat memimpin Polri di Jawa Timur, katanya.
Edi mengatakan selama dua tahun terakhir menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa cukup berhasil memimpin keamanan dan ketertiban masyarakat.
Saat menjabat Kapolda Sumatera barat, Teddy Minahasa banyak memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang sempat masuk dalam kelompok Negara Islam Indonesia (NII).
Selain itu, Teddy Minahasa juga berprestasi dalam penanganan pandemi COVID-19, pemberantasan narkoba dan gangguan keamanan lainnya. "Diharapkan dengan penunjukan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jatim maka Jawa Timur akan kembali kondusif," kata dia.
Menurut dia, penunjukan Kapolda Jawa Timur tentu melewati pertimbangan yang matang termasuk menerima berbagai masukan dari masyarakat.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerbitkan telegram nomor ST/2134/X/KEP/2022 pada Senin yang salah satu isinya adalah mengangkat Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Nico Afinta.
Posisi Kapolda Sumatera Barat akan diisi oleh Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Rusdi Hartono, sedangkan Nico akan menjadi Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya.
Rusdi Hartono juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri. Menurut Edi Hasibuan, mutasi Kapolda Jatim dan Kapolda Sumbar adalah hal biasa untuk kebutuhan penyegaran organisasi mengingat yang bersangkutan sudah hampir dua tahun menjabat kapolda di wilayahnya.
"Kita harapkan, mutasi ini bisa berdampak pada peningkatan kinerja jajaran Polri," kata Edi Hasibuan.