REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bursa kripto global Binance telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pemantau Keuangan Republik Kazakhstan sebagai bagian dari program pelatihan penegakan hukum global guna memerangi kejahatan keuangan.
Dilansir dari Antara, Rabu (12/10/2022), program yang melibatkan pejabat dari lembaga, pengatur dan penegak hukum di seluruh dunia itu bertujuan untuk memperkuat kerja sama industri dengan penegakan hukum nasional dan internasional dalam memerangi kejahatan keuangan dan kejahatan siber.
Gleb Kostarev, kepala wilayah Asia Binance, mengatakan, sikap Kazakhstan yang pro terhadap kripto adalah salah satu alasan utama di balik kemitraan tersebut.
"Pemerintah Kazakhstan telah menyesuaikan secara signifikan undang-undang yang relevan, melegitimasi kegiatan di bidang mining, dan peredaran mata uang kripto. Kami melihat potensi besar di negara ini untuk pertumbuhan industri lebih lanjut, dan sebagai pemimpin, kami akan dengan senang hati berkontribusi untuk ini," kata Gleb Kostarev.
Program itu juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan memblokir aset digital yang diperoleh secara ilegal dan digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan dan membiayai terorisme.
Kazakhstan kemudian muncul sebagai salah satu negara kripto terdepan untuk mining Bitcoin (BTC). Baru-baru ini, negara di Asia Tengah itu telah mengembangkan peraturan kripto positif seperti mengizinkan bursa kripto untuk membuka rekening bank, bahkan berencana melegalkan penggunaan kripto secara lebih luas.
Binance memperoleh persetujuan prinsip untuk beroperasi di Kazakhstan awal Agustus tahun ini.
Sebelumnya, program pelatihan penegakan hukum Binance telah dilakukan di Israel, Kanada, Brasil, Prancis, Jerman, Italia, Kerajaan Inggris, dan Norwegia. Program ini secara resmi diluncurkan tanggal 26 September, tetapi tim investigasi perusahaan telah mengadakan lokakarya untuk penegakan hukum selama setahun terakhir.
Dengan ketiadaan kerangka peraturan kripto yang kuat di sebagian besar negara, perluasan bursa kripto seperti Binance di berbagai yurisdiksi menghadapi tantangannya sendiri. Oleh karena itu, dengan bantuan program pelatihan, Binance berharap dapat meningkatkan kesadaran di antara lembaga dan pejabat penegakan hukum untuk mengembangkan kerja sama di tingkat global.
Fokus bursa kripto tersebut pada kepatuhan dan peraturan muncul setelah menghadapi beberapa peringatan dan penyelidikan dari badan pengatur keuangan di seluruh dunia. Akan tetapi, bursa tersebut telah berhasil memperbaiki posisinya dan bahkan kembali ke beberapa yurisdiksi seperti Italia dan Prancis yang sebelumnya menyatakan kegiatan Binance ilegal.
Persetujuan badan pengatur baru-baru ini di Prancis, Italia, dan Spanyol adalah berkat sejumlah langkah kepatuhan yang telah dilakukan oleh Binance baru-baru ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika