REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Pemerintah Arab Saudi membela keputusan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak plus mitra (OPEC+) terkait pemangkasan produksi minyak. Riyadh membantah terdapat motif politis di balik langkah tersebut.
“Keputusan OPEC+ murni ekonomi dan diambil dengan suara bulat oleh negara-negara anggota. Anggota OPEC+ bertindak secara bertanggung jawab dan mengambil keputusan tepat,” kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, Selasa (11/10/2022), dilaporkan laman Al Arabiya.
Terkait kritik tajam Amerika Serikat (AS) atas keputusan OPEC+, Pangeran Faisal menekankan hubungan negaranya dengan Washington bersifat strategis. “Hubungan kami dengan AS telah dikembangkan sejak terbangun,” ucapnya.
Sejumlah pejabat AS telah mengecam Saudi atas keputusan OPEC+ memangkas produksi minyak. Beberapa anggota parlemen AS bahkan menyerukan agar transaksi penjualan senjata kepada Riyadh ditangguhkan sementara.
Akhir pekan lalu, Rusia memuji keputusan OPEC+ memangkas produksi minyak hingga 2 juta barel per hari (bph). “Ini setidaknya menyeimbangkan kekacauan yang disebabkan oleh Amerika,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Ahad (9/10/2022).
Menurut Peskov, AS mulai kehilangan ketenangannya atas keputusan OPEC. Hal itu tampak karena Washington berusaha memompa cadangan minyaknya ke pasar global. “Mereka mencoba memanipulasi dengan cadangan minyak mereka dengan melemparkan volume tambahan ke pasar. Permainan semacam itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik,” kata Peskov.
Pekan lalu AS mengkritik keputusan OPEC+ memangkas produksi minyak hingga 2 juta bph. Pemerintahan Presiden Joe Biden akan berusaha mengurangi kontrol OPEC+ atas harga energi.
“Presiden (Biden) kecewa dengan keputusan tak bijak OPEC+ untuk memangkas kuota produksi, sementara ekonomi global menghadapi dampak negatif lanjutan dari invasi Rusia ke Ukraina,” kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Brian Deese dalam sebuah pernyataan bersama, Rabu (5/10/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika