REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) menyambut tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa maritim antara Israel dan Lebanon. Washington menilai, perjanjian yang disepakati kedua negara bersejarah.
“Hari ini, setelah berbulan-bulan mediasi AS, pemerintah Israel dan Lebanon sepakat untuk secara resmi mengakhiri sengketa batas laut mereka serta menetapkan batas laut permanen di antara mereka. Pentingnya (perjanjian) ini adalah bahwa kedua belah pihak mendapatkan apa yang benar-benar penting bagi mereka,” kata seorang pejabat senior pemerintahan AS, Selasa (11/10/2022), dilaporkan laman Al Arabiya.
Menurut dia, ada beberapa alasan mengapa tercapainya kesepakatan tersebut merupakan momen bersejarah. “Pertama, itu adalah demarkasi perbatasan pertama dengan kesepakatan bersama antara Israel dan Lebanon. Ini memberikan keamanan dan keselamatan bagi Israel. Ini juga memberikan peluang ekonomi dan harapan bagi Lebanon. Ini berarti perairan Lebanon dapat segera melihat rig (alat pengeboran) dan infrastruktur dengan baik,” ucapnya.
Sehari sebelum perjanjian disepakati, Presiden AS Joe Biden sempat melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Yair Lapid dan Presiden Lebanon Michel Aoun. Pada kesempatan itu, pemimpin dari kedua negara menyatakan siap untuk menandatangani draf kesepakatan yang dimediasi AS. “Sekarang penting bagi semua pihak menjunjung tinggi komitmen mereka dan bekerja menuju implementasi,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.
Biden pun menyampaikan terima kasih kepada para pejabat AS yang sudah mengupayakan tercapainya kesepakatan antara Israel dan Lebanon. “Diplomasi AS yang gigih, dipasangkan dengan keterbukaan para pemimpin Israel dan Lebanon untuk bernegosiasi, berkonsultasi, dan akhirnya memilih apa yang menjadi kepentingan terbaik rakyat mereka, mengarah pada hal ini,” ucapnya.
Perdana Menteri Israel Yair Lapid turut memuji tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa maritim antara negaranya dan Lebanon. "Israel dan Lebanon telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk menyelesaikan sengketa maritim," kata kantor Yair Lapid dalam sebuah pernyataan, Selasa.
Menurut Lapid, kesepakatan bersejarah tersebut akan memperkuat keamanan Israel. Menyusul tercapainya kesepakatan itu, Lapid bakal mengadakan rapat kabinet keamanan. Setelah itu dia akan menggelar pertemuan khusus pemerintah untuk menyetujui kesepakatan terkait sebelum akhirnya diserahkan kepada parlemen (Knesset).
Israel dan Lebanon secara resmi masih terlibat perang. Kedua negara sudah berkonflik sejak Israel berdiri pada 1948. Konfrontasi secara terbuka di antara mereka terakhir kali terjadi pada 2006. Israel dan Lebanon sama-sama mengklaim Laut Mediterania seluas 860 kilometer persegi.
Pada 2020, Israel dan Lebanon melanjutkan negosiasi terkait sengketa perbatasan maritim. Pembicaraan sempat terhenti, tapi dihidupkan kembali pada Juni tahun itu. Diskusi awal berfokus pada area yang disengketakan seluas 860 kilometer persegi (332 mil persegi), sesuai dengan klaim Lebanon yang terdaftar di PBB pada tahun 2011. Beirut kemudian meminta daerah itu diperluas lagi seluas 1.430 kilometer persegi, yang mencakup bagian dari ladang gas Karish. Menurut Israel, Karish berada dalam zona ekonomi eksklusifnya yang diakui oleh PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika