REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Sekretariat Presiden RI (Kasetpres) sekaligus Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta terpilih, Heru Budi Hartono, mengaku diminta oleh Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menjaga kelanjutan program-program pelayanan masyarakat di ibu kota.
Heru mengaku hal itu disampaikan saat ia diundang makan siang bersama oleh Anies pada Rabu (12/10/2022) siang di Balai Kota Jakarta. "Ya ngobrol-ngobrol ringan lah ya, sambil makan siang dan tentunya ada beberapa hal yang beliau perlu sampaikan ke saya. Antara lain pelayanan harus berkelanjutan, kira-kira seperti itu," kata Heru kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu sore.
Selain itu, lanjut Heru, Anies juga berpesan hal yang sama untuk program-program penanganan banjir serta pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Heru juga mengapresiasi program sumur resapan besutan Anies dalam hal upaya penanganan banjir.
Ia menyatakan akan meninjau lebih lanjut program sumur resapan setelah mulai melaksanakan tugas sebagai Pj Gubernur DKI. "Jadi program sumur resapan itu tidak buruk juga ya. Jadi sumur resapan itu di beberapa tempat tertentu seperti Jakarta Selatan, yang memang dia cekung. Kan dia kalau sungainya di atas dia di bawah, kita harus bikin sumur resapan, itu nanti kita lihat," tuturnya.
Di sisi lain, Heru mengaku tidak masalah bahwa dirinya diberi tugas sebagai Pj Gubernur DKI ketika ibu kota tengah kerap dilanda banjir. Pasalnya, hal serupa juga dihadapinya ketika ia dilantik sebagai Wali Kota Administratif Jakarta Utara medio 2014 silam.
Heru mengaku ia sudah berkomunikasi dengan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta DPRD DKI terkait penanganan banjir. "Kita ke lapangan bersama Kementerian PU. Saya sudah komunikasi yang mana yang bisa kita tanggulangi cepat, ya kita lihat per lokasi. Saya juga sudah bicara dengan Pak Ketua DPRD untuk kita sama-sama lihat, yang mana bisa kita percepat, percepat," ujarnya.
Heru ditunjuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Pj Gubernur DKI setelah melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA) pada Jumat (7/10/2022). Heru menyisihkan dua kandidat lain yakni Sekretaris Daerah DKI Marullah Marali dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin.
Heru bukan orang baru di lingkungan Pemprov DKI. Dia pernah menjabat sebagai Wali Kota Administratif Jakarta Utara serta Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI semasa Jokowi menjabat Gubernur DKI. Heru juga sempat menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) saat era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika