REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pentingnya stabilitas ekonomi dan politik dalam mendukung keberlanjutan investasi di Indonesia. Sebab, kata Ma'ruf, investasi tidak akan berjalan jika ekonomi dan politik tidak stabil.
"Karena seberapa pun menariknya investasi secara nilai keekonomian, namun tanpa adanya stabilitas tersebut para investor sangat mungkin akan memilih keputusan yang lain," ujar Ma'ruf saat membuka Anugerah Layanan Investasi Tahun 2022 di Fairmont Hotel Jakarta, Rabu (12/10).
Karena itu, Ma'ruf mendorong stabilitas ekonomi dan politik ini terus dijaga. Apalagi di tengah ancaman krisis global mulai pangan, krisis energi, hingga krisis keuangan yang beerimbas kepada ketidakstabilan harga dan tingginya inflasi.
Namun demikian, Ma'ruf optimitis krisis itu akan mampu dilewati Indonesia."Optimisme ini perlu dibarengi dengan kerja keras, terutama memastikan terjaganya stabilitas ekonomi dan politik," ujar dia.
Selain itu, Ma'ruf juga menilai perlunya stabilitas dalam konteks penanaman modal (investasi) lebih dari sekadar terjaganya kondisi makro ekonomi dan kepastian hukum. Sebab, ada beberapa unsur yang kerap menjadi keluhan para investor.
Karena itu, dia menekankan, hal-hal yang penting dipastikan adalah terkait kejelasan regulasi, kelembagaan, kepastian ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur, koordinasi Pusat-Daerah, kapasitas SDM, serta peran sektor bisnis.
"Unsur-unsur inilah yang selama ini kerap menjadi keluhan para investor," ujarnya.
Sebelumnya, Ma'ruf juga menggatakan investasi merupakan tulang punggung perekonomian negara karena menopang keberlanjutan pembangunan. Menurutnya, investasi menjadi urusan vital bukan karena sekadar bisa menciptakan lapangan kerja dan memproduksi barang/jasa tetapi juga menciptakan nilai tambah, mendorong keadilan ekonomi, dan bahkan membantu mewujudkan demokrasi ekonomi.
Karena itu, Ma'ruf mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendukung iklim investasi di Indonesia. Ma'ruf secara khusus meminta kepada para pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, serta pemangku kebijakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang menurutnya sebagai ujung tombak jangkar investasi dan pendorong percepatan pemulihan ekonomi.
"Saya mendorong bapak/ibu untuk fokus kepada beberapa strategi dan kebijakan investasi yang menopang tujuan pemulihan ekonomi nasional," ujar Ma'ruf.
