REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, target pemerintah untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024 tidak berubah. Meskipun, kata Ma'ruf, Indonesia saat ini dibayangi berbagai ancaman krisis mulai krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan.
"Pada (kita) harapkan di tahun 2024 itu kemiskinan menjadi nol persen. Walaupun kita memang menghadapi berbagai tantangan," ujar Ma'ruf kepada wartawan di sela kunjungan kerja ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (13/10/2022).
Ma'ruf mengatakan, kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan pada akhir 2019 lalu, tetapi kemudian melonjak kembali karena pandemi Covid-19. Namun, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan pemerintah berhasil dalam menekan bertambahnya angka kemiskinan baru di Indonesia.
Selain itu, Ma'ruf mengingatkan Indonesia masih menghadapi dampak global yang berakibat pada krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Menurutnya, kondisi ini bisa memengaruhi kenaikan harga bahan pangan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemerintah menggelontorkan program bantuan sosial sebagai bantalan ekonomi masyarakat. "Pemerintah, tapi sedang berusaha terus untuk mengatasi itu. Ini bagian daripada upaya-upaya pemerintah untuk menjaga keadaannya mudah-mudahan kita berhasil," ujarnya.
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Ma'ruf secara simbolis menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat dengan total bansos yang diberikan berjumlah Rp 1,9 Miliar di Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Budi Luhur Kota Banjarbaru, Kalsel.
Bansos diberikan kepada para PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berada di bawah lingkup kerja Sentra Budi Luhur; di antaranya berupa uang tunai, perlengkapan sekolah, dan perlengkapan usaha kelontong serta usaha makanan ringan.
Total keseluruhan Bansos yang diberikan berjumlah Rp1,9 Miliar dengan perincian Rp 624 juta untuk 260 orang PPKS NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Bahan atau Zat adiktif lainya)/HIV; Rp 74,4 juta ntuk 31 orang PPKS Rentan; Rp 96 juta untuk 40 orang PPKS penyandang disabilitas; Rp 1,07 Miliar untuk 447 orang PPKS lansia; dan Rp 105,6 juta untuk 44 orang PPKS anak.
Bantuan sosial diberikan secara simbolis kepada perwakilan penerima, di antaranya Rahmat Rafli dari PPKS anak Kota Banjarmasin yang menerima bantuan sebesar Rp 6.226.700; Turiah dari PPKS penyandang disabilitas Kota Banjarmasin yang menerima bantuan sebesar Rp 4.209.400; Adellia dari PPKS penyandang disabilitas Kota Banjarmasin yang menerima bantuan sebesar Rp 7.515.300; Melda Yanti dari PPKS penyandang disabilitas Kota Banjarmasin yang menerima bantuan sebesar Rp 5.338.300; dan Khalilurrahman dari PPKS respons kasus (rentan) Kabupaten Banjar yang menerima bantuan sebesar Rp 8.205.000.
Ma'ruf berharap, bantuan sosial ini dapat memicu pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan hajat hidup orang banyak. "Ini memang bagian daripada tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang tergolong miskin dan juga pemerintah bertekad untuk selain memberikan bantuan bagi mereka yang bisa kita berdayakan. Kita juga akan berdayakan untuk menghilangkan dan mengurangi kemiskinan," kata Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika