REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk kebencanaan. Ma'ruf mengatakan, ini untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang diprediksi meningkat pada tahun ini.
Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 70 kejadian bencana di Indonesia selama sepekan terakhir ini. Potensi bencana diprediksi masih akan terjadi mengingat prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyebut intensitas curah hujan di wilayah Indonesia masih akan tinggi beberapa waktu ke depan.
"Tahun ini memang bencananya dianggap agak besar, karena itu seluruh pemangku kepentingan di daerah harus disiapkan dan anggarannya sudah harus disiapkan," ujar Ma'ruf kepada wartawan di sela kunjungan kerjanya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (13/10/2022).
Ma'ruf menilai pentingnya kesiapsiagaan daerah dalam penanganan bencana khususnya memitigasi dampak dan korban jiwa. "Kita (pemerintah) saya perintahkan semua pemerintah daerah itu untuk bersiap menghadapi kemungkinan yang diprediksi sudah oleh BMKG tentang bencana yang akan kita hadapi," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf mengatakan, kejadian bencana di Tanah Air selama ini hampir setiap tahun terjadi. Menurutnya, hanya jumlah dan intensitasnya saja berbeda tiap tahun, ada yang besar dan kecil.
Namun demikian, bencana di tahun ini dianggap sebagai salah satu tahun terbesar. Karena itu, dia meminta pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait mulai BPBD, TNI/Polri, akademisi dan masyarakat bersinegi dalam penaggulangan bencana.
"Setiap tahun dan tahun ini supaya diprioritaskan, itu bencana menjadi bagian daripada program daerah dan yang penting juga karena bencana ini menyangkut banyak pihak maka saya minta seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama," ujar Ma'ruf.
Dia mengingatkan, masalah penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah tetapi juga unsur-unsur lain. Untuk itu, Ma'ruf mendorong sinergi dan kolaborasi sejumlah pihak mulai dari pemerintah daerah, TNI/Polri, akademisi dan masyarakat. Utamanya untuk menanggulangi dampak dan menekan jumlah korban akibat bencana.
"Ini penting sebab tidak mungkin ditanggulangi oleh dalam arti pemerintahan kabupate/kota tetapi seluruh potensi yang ada di daerah," ujarnya.
Sebelumnya, BNPB mencatat 70 kejadian bencana selama sepekan dari 3-9 Oktober 2022. Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, 69 kejadian adalah bencana hidrometeorologi basah mulai banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim dan satu kebakaran hutan dan lahan.
Dia merinci, dari 70 kejadian ini diantaranya 36 kali kejadian banjir, 18 kejadian longsor dan 15 kejadian cuaca ekstrem. Dampak dari bencana ini kata Muhari, membuat 150.322 jiwa masyarakat terdampak khususnya banjir.
Selain itu, bencana dalam sepekan ini juga mengakibatkan korban jiwa 10 warga meninggal. Korban meninggal di antaranya tiga orang akibat banjir di Cilandak, Jakarta Selatan, satu orang di Aceh Utara, satu orang akibat cuaca ekstrem di Cilacap dam lima orang di Bali.
Karena itu, BNPB kata dia, mengevaluasi kejadian bencana sepekan ini dan mempersiapkan rekan BPBD di daerah untuk melakukan apel kesiapsiagaan. Ini guna mengantisipasi kejadian bencana dan menekan jumlah korban seminimal mungkin.
"Kalau bisa tidak ada dengan kesiapsiagaan dan dengan persiapan yang matang, evaluasi kelengkapan alat perangkat personil yang kita butuhkan untuk menghadapi kondisi kedaruratan," ujarnya.
"Kita harapkan dalam minggu ke depan karena ini baru awal musim hujan, sampai nanti di bulan Februari bulan Maret tahun depan kita benar-benar bisa menekan potensi korban jiwa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika