Kamis 13 Oct 2022 19:12 WIB

Rencana Reshuffle di Tengah Polemik PDIP-Nasdem Seusai Anies Dideklarasikan Jadi Capres

“Rencana (reshuffle) selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan,” kata Jokowi.

Red: Andri Saubani

Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (keempat kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) menyapa masyarakat saat menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) di Kantor Pos Cabang Utama Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022). Dalam kegiatan tersebut Presiden juga membenarkan bahwa, rencana reshuffle kabinetnya selalu ada, namun belum diputuskan kapan. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi Saputro

Seusai meninjau Stasiun Kereta Cepat Tegalluar di Kawasan Infrastruktur PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rencana perombakan kabinet atau reshuffle. Kendati demikian, ia belum memutuskan kapan reshuffle terhadap para menterinya akan dilakukan.

Baca Juga

“Rencana (reshuffle) selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan,” kata Jokowi.

Sebelumnya, isu reshuffle ini sempat beberapa kali terdengar. Terakhir, para relawan Jokowi meminta agar para menteri dari kader Partai Nasdem diganti.

Permintaan relawan ini menyusul keputusan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Saat ini, Nasdem memiliki tiga kader yang menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi. Yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Nasdem merupakan salah satu partai koalisi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Selain Nasdem, ada PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan juga PAN.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi. Ia meyakini, Jokowi akan melakukan evaluasi terhadap menteri yang merupakan antitesanya.

"Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis.

Jokowi, jelas Hasto, memerlukan menteri yang loyal dan solid dalam bekerja di Kabinet Indonesia Maju. Khususnya jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan saat ini.

"Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happines yang tinggi karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya. Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy yang dipimpinnya untuk rakyat," ujar Hasto.

Loyal dan solid tersebut juga berlaku kepada menteri yang berasal dari partai politik. Ia menegaskan bahwa kader partai politik yang menjadi menteri harus tunduk sepenuhnya terhadap kebijakan dari Jokowi.

"Kita harus hati-hati, sehingga menteri harus senafas dengan kebijakan presiden. Tidak boleh ikut-ikutan menyiapkan antisesa bagi presiden," ujar Hasto.