REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai, Presiden berhak melakukan reshuffle kapanpun dirasa perlu. Hal tersebut mengingat reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.
"Karena kinerja pemerintah tanggung jawab Presiden bukan menteri. Apalagi, seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10).
Hanya saja, menurutnya, publik berhak menilai apakah reshuffle dilakukan oleh Presiden itu untuk kepentingan rakyat, atau reshuffle hanya untuk memenuhi syahwat politik berkuasa semata.
Dia mengimbau, agar presiden dan koalisi parpol pendukung pemerintahan lebih baik fokus bekerja mengantisipasi ancaman resesi global 2023.
"Jangan malah presiden ataupun para pembantunya sok-sokan mencoba mengkooptasi, menggergaji hak, dan kewenangan parpol sebagai entitas berdaulat di negeri ini, dengan memberikan tekanan atau intimidasi kepada parpol yang sedang berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab politiknya kepada rakyat dengan mengusung calon pemimpin negeri di Pilpres 2024 sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat ataupun konstituennya," ujarnya.
Herzaky menambahkan, tekanan, intimidasi, paksaan dalam bentuk apapun kepada parpol yang mengambil jalan mengusung capres berbeda dari harapan teman-teman parpol pemerintah lainnya, menunjukkan ada kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki. Agar, tidak boleh ada sosok lain di luar kelompok mereka untuk tampil ke permukaan dan berlaga di kontestasi 2024.
Menurutnya, jika benar ini yang terjadi, maka demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini, menjadi semakin bobrok. "Demokrat akan melawan jika ada upaya oligarki mengambil alih kedaulatan rakyat dan berusaha mengintervensi parpol sebagai salah satu pilar demokrasi," tegasnya.
Dia berharap, Presiden Jokowi dan koalisinya dalam dua tahun terakhir ini fokus memperbaiki nasib rakyat dan memperbaiki iklim demokrasi Indonesia yang semakin tidak kondusif ini. Bukan malah sibuk memikirkan upaya melanggengkan kekuasaan.
"Mungkin Jokowi bisa mencontoh Bapak SBY. Bagaimana Bapak SBY dalam tahun-tahun terakhir pemerintahannya, fokus mengurus negeri dan memikirkan nasib rakyat. Tidak berupaya menentukan dan mengatur-atur siapa sebaiknya calon pengganti beliau," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika