REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu reshuffle kembali mencuat pasca-Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres). Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai, me-reshuffle menteri dari Partai Nasdem baik untuk kepentingan demokrasi.

"Jokowi memang lebih baik me-reshuffle tiga menteri dari Partai Nasdem. Kalau hal itu terjadi, maka kekuatan oposisi akan bertambah," kata Jamiluddin, Jumat (14/10).

Menurutnya, Partai Demokrat dan PKS ditambah Partai Nasdem setidaknya dapat sedikit menjadi penyeimbang dominannya partai pendukung pemerintah. Tiga partai tersebut dapat melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan Jokowi.

"Kalau hal itu terwujud, maka partai politik tidak lagi hanya berfungsi sebagai stempel kebijakan pemerintah. Hal itu setidaknya dapat merem pemerintah melakukan kesalahan atau kesewenangan," ujarnya.

Karena itu, kata dia, makin cepat me-reshuffle menteri dari Partai Nasdem tentu semakin baik. "Masalahnya, apakah Jokowi punya nyali untuk itu?" imbuhnya.

Namun demikian, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Jokowi dapat mereshuffle tiga menteri dari Partai Nasdem bila dinilainya sudah tak layak. 

"Layak tidaknya seorang menteri tetap bertahan di kabinetnya tentu tetap ada subyektivitas Jokowi," ujarnya.

Dia menambahkan, Jokowi akan tetap mendapat penilaian plus minus dari berbagai elemen masyarakat terkait reshuffle yang dilakukan. Karena itu, bila Jokowi mereshuffle menteri dari Partai Nasdem, sudah pasti akan memunculkan kegaduhan opini di ruang publik.

"Jokowi tentunya sudah paham itu. Apalagi melihat peran Partai Nasdem terhadap duduknya Jokowi menjadi presiden yang tidak kecil, tentu akan menambah besarnya kegaduhan opini di ruang publik," tuturnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika