Kabupaten/ Kota di Jateng Diminta Mewspadai Bencana Hidrometerologi
Rep: Bowo Pribadi/ Red: Muhammad Fakhruddin
Kabupaten/ Kota di Jateng Diminta Mewspadai Bencana Hidrometerologi (ilustrasi). | Foto: ANTARA/Basri Marzuki
REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Memasuki masa pancaroba peralihan musim kemarau menuju musim penghujan, seluruh komponen kebencanaan di Jawa Tengah diminta mewaspadai potensi bencana hidrometerologi.
Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa bencana hidrometerologi sudah terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Tengah, akibat dampak cuaca esktrim yang terjadi di sejumlah wilayah daerah ini.
Kepala Pelaksana Harian (kalakhar) badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Bergas C Penanggungan mengungkapkan, beberapa kabupaten sudah terdampak oleh fenomena alam tersebut.
“Seperti kabupaten Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Banjarnegara dan Kabuaten/ Kota Semarang,” jelasnya, usai mengikuti Apel Kesiapsiagaan Menghadapai Ancaman Bencana pada Musim Penghujan 2022- 2023, yang dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Jawa Tengah, di Semarang, Jumat (14/10).
Oleh karena itu, ia meminta semua jajaran BPBD di 35 kabupaten/kota mengaktifkan posko siaga bencana dan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan dinas maupun instansi terkait.
Bergas juga sepakat dengan Gubernur Jawa Tengah, jika komunikasi dan respon cepat menjadi kunci dari langkah- langkah untuk melakukan upaya penncegah dan penanganan darurat bencana alam.
Dari sisi logisitik, BPBD provinsi siap melakukan pendampingan, dukungan serta pemenuhan kebutuhan jika daerah mengalami kekurangan. “Termasuk dukungan kekurangan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan,” jelasnya.
Terkait dengan personel dan anggaran, Bergas menyebut BPBD Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan, termasuk di dalamnya penggunaan dana darurat untuk mendukung penanganan kebencanaan.
Untuk personel, seluruh kabupaten/ kota sudah ada relawan kebencanaan dan BPBD serta instansi terkait. Dana siaga bencana ketika ada penetapan status keadaan darurat, maka pemerintah bisa menggunakan Belanja Tak Terduga (BTT).
“Semua Organisasi Perangkat daerah (OPD) juga sudah diberikan anggarannya, tinggal syarat dan pendukung untuk bisa memanfaatkan dan menggunakannya bagi penanganan darurat kebencana,” tambahnya.
Bergas juga mengingatkan kepada seluruh jajaran BPBD di kabupaten/ kota untuk mendorong, agar instansi mensisialisasikan nomor- nomor darurat yang bisa dihubungi saat terjadi bencana alam.
Nomor kontak tesrebut penting guna mempermudah informasi dan koordinasi. “Karena kunci penanganan bencana adalah komunikasi dan kecepatan,” tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
