Jumat 14 Oct 2022 15:58 WIB

Polri Bantah Delapan Kapolda Positif Amphetamine

Isu delapan perwira positif amphetamine terkait kabar penangkapan Teddy Minahasa.

Rep: Ali Mansur/ Red: Indira Rezkisari
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo membantah ada delapan perwira tinggi yang positif amphetamine.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo membantah ada delapan perwira tinggi yang positif amphetamine.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membantah kabar terkait adanya delapan yang positif amphetamine saat mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10). Kabar itu muncul saat para Kapolda mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum masuk ke Istana Negara.

 

Baca Juga

"Enggak ada informasi dari mana," tegas Dedi saat dikonfirmasi, Jumat.

 

Bahkan, Dedi juga mengaku telah menanyakan kabar delapan Kapolda positif amphetamine kepada Staf Pribadi Pimpinan (spripim) Polri. Isu tersebut muncul setelah Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Teddy Minahasa Putra yang telah ditunjuk menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Nico Afinta.

 

"Saya (sudah) tanyakan ke spripim," ungkap Dedi

 

Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) mendukung kerja kepolisian memberantas narkoba dan tidak pandang bulu menyikat anggotanya. Tidak terkecuali di level perwira tinggi, saat Propam Polri diduga menangkap Irjen Teddy Minahasa yang baru saja diangkat menjadi Kapolda Jawa Timur.

 

“Penangkapan ini sangat memprihatinkan dan mencoreng wajah institusi Polri yang saat ini sedang disorot publik dengan peristiwa Duren Tiga dan Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan nyawa melayang,” ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangannya.

 

Dengan ditangkapnya pati Polri dalam penggunaan narkoba, kata Sugeng, maka Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mendalami keterkaitan jaringan narkoba yang ada. Kapolri juga wajib melakukan tes urine secara berkala di kalangan perwira tinggi dan perwira menengah Polri secara berkala. Hal ini sebagai deteksi dini dan upaya pencegahan penyalahgunaan di kalangan polisi sebagai penegak hukum. 

 

“Tidak mungkin seorang jenderal hanya sebagai pemakai tanpa mengetahui jaringan pemasok atau bandar narkoba tersebut,” tutur Sugeng.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement