Risiko Inflasi Meroket, Ekonomi Digital Dinilai Bisa Jadi Solusi
Red: Fernan Rahadi
Ilustrasi Inflasi | Foto: Foto : MgRol112
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mayoritas negara di dunia sedang mengalami inflasi dengan tingkat yang bermacam-macam. Beberapa negara seperti Turki, Sri Lanka, Argentina, dan Iran mengalami inflasi dengan tingkat di atas 50 persen pada tahun ini dan diproyeksikan belum akan kembali normal dalam waktu yang dekat.
Ekonomi dunia sempat terpukul sepanjang 2020 akibat pandemi Covid. Kondisi tersebut pun semakin diperparah dengan terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina sejak Februari 2022 hingga sekarang. Kedua negara tersebut memegang peranan penting dalam rantai pasok global, yakni terkait produk pangan, pupuk, maupun energi.
Kondisi Indonesia sendiri pun perlu diwaspadai. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi bulan September 2022 melonjak 1,17 persen secara bulanan. Inflasi bulan September ini merupakan yang tertinggi sejak Desember 2014. Lonjakan inflasi pada September lalu sudah diramal banyak analis dan ekonom ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi pada 3 September lalu.
Berbagai kebijakan telah ditempuh pemerintah untuk menekan laju inflasi, salah satunya dengan mengoptimalisasi ekonomi digital di Indonesia. Pengembangan ekonomi digital di Indonesia sendiri semakin berkembang didorong dengan adanya pergeseran perilaku masyarakat yang cenderung menggunakan platform digital di berbagai sektor.
Berdasarkan hasil riset dari Google, Temasek, dan Bain & Company, Gross Market Value (GMV) dari ekonomi digital Indonesia mencapai 70 miliar dolar AS pada 2021, menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Potensi ekonomi digital tersebut pun masih akan terus tumbuh ke depannya. Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain & Company, tingkat pertumbuhan majemuk (Compound Annual Growth Rate/CAGR) dari ekonomi digital Indonesia sebesar 20 persen, sehingga GMV-nya akan menjadi US$146 miliar pada 2025.
CEO Grant Thornton Indonesia, Johanna Gani, mengatakan ekonomi digital diyakini dapat membantu perkembangan ekonomi dengan lebih cepat, contoh paling nyata misalnya kita mampu memangkas rantai pasok produk pangan ke konsumen.
"Melalui aplikasi, para petani bisa menjajakan produk sayur mayur, buah, hingga hasil ternak langsung ke konsumen akhir. Tidak hanya itu, masyarakat semakin dipermudah dengan luasnya perdagangan berbasis digital (e-commerce) dan didukung pula dengan berkembangnya keuangan berbasis digital (fintech), pertumbuhan transaksi juga semakin cepat dengan penggunaan uang elektronik (e-money) dan transaksi non-tunai lebih efektif dan efisien," katanya.
Pemerintah Indonesia juga terus menunjukkan komitmen untuk melakukan reformasi struktural perekonomian Indonesia yang mendukung inovasi dan transformasi digital. Dikutip dalam pidato Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia, Indonesia saat ini menjadi negara incaran tujuan investasi digital paling populer di Asia Tenggara. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya penerimaan dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan, dan kemudahan sistem pembayaran digital. Dengan prospek yang baik itu, Airlangga berharap digitalisasi ekonomi dan keuangan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"Ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat sepanjang 2021 dan diprediksi akan terus berkembang ke depannya. Melihat hal ini, Indonesia harus terus mempersiapkan diri dan beradaptasi termasuk salah satunya memperkuat keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Seperti yang kita tahu, banyak terjadi kasus serangan siber sepanjang tahun 2022, hal ini tentunya perlu menjadi perhatian ekstra bagi pemerintah," tutur Johanna.
"Kemudian, diperlukan gencarnya sosialisasi untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat karena dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan keamanan publik, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan memperluas akses ke layanan sektor publik. Prospek pertumbuhan ekonomi digital Indonesia masih sangat menjanjikan, namun perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan inklusif," kata Johanna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
