REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta para perusahaan pelat merah untuk melakukan proses dekarbonisasi sebagai salah satu upaya melakukan transisi energi ke energi bersih. Proses transisi itu akan menjadi langkah besar bagi BUMN untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.
Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury, mengatakan, banyak cara yang bisa ditempuh BUMN dalam melakukan dekarbonisasi antara lain bersinergi dengan sejumlah pihak.
“Transisi energi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Indonesia sudah menetapkan target mencapai emisi net zero pada 2060 dan pengurangan emisi 32 persen pada 2030, jadi saya rasa bagaimana BUMN mengembangkan portofolio untuk mengurangi emisi karbon, bisa secara individu atau sinergi dengan ekosistem BUMN,” kata Pahala dalam SOE Conference International di Nusa Dua Bali, Senin (17/10/2022).
Pahala menjelaskan, selain energi listrik, ada tiga energi bersih lainnya sangat terbuka potensinya untuk digunakan Indonesia. Di antaranya yakni biomassa, biofuel, dan panas bumi.
"Ini adalah tiga dari energi terbarukan yang menurut kami dibutuhkan Indonesia untuk benar-benar membangun keunggulan kompetitif kami," ujar Pahala.
Lebih lanjut, dalam hal proses transisi energi hal yang paling penting adalah bagaimana Indonesia mampu mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batubara dengan pendekatan yang paling praktis.
Selanjutnya, langkah yang perlu dilakukan secara simultan dengan membangun ekosistem energi bersih. Dengan cara itu, transisi dari bahan bakar berbasis fosil bisa dikurangi secara perlahan. Dampak yang lebih jauh, pemerintah pun dapat mengurangi subsidi BBM.
"Jadi, semua pihak akan menang jika kita bisa mengembangkan ekosistem (energi bersih) di Indonesia. Kita perlu benar-benar membangun ini," kata Pahala.
Sementara itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan, siap mendukung Indonesia untuk menjalankan transisi energi bersih yang akan mendukung keberlanjutan lingkungan. ADB juga telah meluncurkan Energy Mechanism Transition (ETM) untuk mengurangi ketergantungan sejumlah negara terhada energi fosil.
"Kami sangat bangga dapat mendukung pemerintah selama dua tahun terakhir dalam upaya transisi energi ini," kata Direktur Energy Division Department ADB, Toru Kubo.
Toru menuturkan, ADB dan Pemerintah Indonesia telah mendiskusikan kerja sama transisi energi itu sejak tahun lalu. Saat itu, kata dia, ETM pun disepakati menjadi salah satu inti pembahasan G20 di bawah Presidensi Indonesia.
Namun, Toru menjelaskan, upaya mewujudkan transisi energi bukan hanya bicara tentang energi itu sendiri. Faktor pendidikan pun sangat penting dalam proses transisi energi karena akan banyak masyarakat yang terdampak dari sisi peralihan pembangkit listrik dan pasokan bahan bakar.
"Kita mendukung aspek keadilan karena sangat penting dalam transisi ini, sehingga industri yang lama tidak tertinggal ketika adanya industri baru," ujarnya.
Presiden Schrumbelger Asia, Amy Chua mengungkapkan, transisi energi tidak bisa dilakukan secara sendiri tetapi harus mengajak banyak pihak untuk melakukan kolaborasi.“Dekarbonisasi akan menjadi agenda besar dalam dua dekade ke depan. Ini tidak bisa dilakukan sendiri, kolaborasi, kerja sama dan juga kemitraan antara badan usaha swasta dengan pemerintah menjadi hal yang krusial,” jelas Amy.
Amy menambahkan, harus ada perubahan paradigma dalam menjalankan transisi energi dan juga kebijakan dari pemerintah yang membuka jalan bagi energi terbarukan untuk menggantikan energi fosil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika