REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Kepala dinas intelijen Jerman memperingatkan pada Senin (17/10/2022), bahwa China dapat menggunakan taruhan di infrastruktur penting sebagai pengaruh untuk mengejar tujuan politik di Jerman. Beijing telah mendesak Berlin untuk tidak mempolitisasi hubungan ekonomi negara atau terlibat dalam proteksionisme atas nama keamanan nasional.
Dalam sidang parlemen yang menyentuh berbagai masalah keamanan, kepala badan intelijen luar negeri dan dalam negeri Jerman mengatakan, tidak dapat memberikan penilaian publik atas tawaran perusahaan pelayaran China Cosco berinvestasi di pelabuhan Hamburg. Namun, kedua biro intelijen itu mendesak pemerintah agar berhati-hati.
"Kami sangat, sangat kritis terhadap partisipasi China dalam infrastruktur kritis," ujar kepala badan intelijen asing (BND) Bruno Kahl pada sidang parlemen.
Kahl mencatat, pelabuhan harus dianggap sebagai infrastruktur penting, sehingga setiap kemungkinan investasi harus sangat hati-hati ditinjau. Jerman harus mempertimbangkan China menggunakan teknologi, termasuk infrastruktur 5G, atau kekuatan ekonomi untuk mengimplementasikan ide-idenya.
"Dalam kasus ketidaksepakatan politik antara China dan Jerman, instrumen ini akan digunakan," kata Kahl.
Kepala dinas intelijen dalam negeri Jerman Thomas Haldenwang mengatakan, pertaruhan dalam infrastruktur penting juga dapat membuka pintu untuk sabotase dan pengaruh pada opini publik. "Ketika saya berbicara dengan mitra asing tentang China, mereka selalu mengatakan: Rusia adalah badai, China adalah perubahan iklim," katanya.
"Jadi kita harus bersiap menghadapi perubahan iklim ini di tahun-tahun mendatang," ujarnya.
Menurut sumber pemerintah, Kementerian Ekonomi Jerman yang dikelola Partai Hijau ingin memveto tawaran Cosco untuk membeli saham di salah satu dari tiga terminal di pelabuhan terpenting Jerman. Sementara kanselir Sosial Demokrat (SPD) lebih mendukung.
Perselisihan tersebut mencerminkan perdebatan yang lebih luas dan panas di Jerman tentang cara mengurangi ketergantungan pada Cina yang merupakan mitra dagang utamanya. Upaya ini dinilai perlu setelah invasi Rusia ke Ukraina menyoroti bahaya ketergantungan pada negara yang semakin tegas dan otoriter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika