Selasa 18 Oct 2022 17:11 WIB

Dede Yusuf Harapkan Hasil Kerja TGIPF Ditindaklanjuti Presiden Jokowi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf tak ingin rekomendasi TGIPF jadi kertas kerja

Rep: Ronggo Astungkoro/Haura Hafizah/ Red: Israr Itah

Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. Di mana salah satu rekomendasinya yang meminta Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan alias Iwan Bule, mundur dari jabatannya.

"Jadi bagi saya di DPR ya ini harus dilaksanakan, jangan sampai temuan TGIPF ini hanya berupa paper works saja yang kemudian tidak ada lanjutannya," kata Dede dikutip dari laman Komisi X DPR RI, Selasa (18/10/2022).

Baca Juga

Menurut Dede, ketika rekomendasi TGIPF diberikan kepada Presiden, maka Presiden yang seharusnya melanjutkan keputusan itu melalui hak prerogatifnya. Termasuk soal permintaan mundur terhadap ketua umum PSSI.

Dia mengatakan, dari pihak kepolisian, TNI, hingga PT LIB selaku pengelola liga sudah ditemukan yang bersalah dan menjadi tersangka. Menurut dia, kini tinggal dari PSSI yang bertanggung jawab. Dia mengungkapkan, jika hasil temuan tersebut adalah seyogyanya agar Ketum PSSI dan para Exco mundur, maka hal itu menurutnya perlu dilakukan.

"Nah, yang belum kan pimpinan paling atas, pihak paling atas ini kan adalah pimpinan cabang olahraga yaitu PSSI. Kalau temuannya sudah dikatakan oleh Pak Mahfud Md bahwa ini adalah (Ketum) PSSI harusnya mundur, ya menurut saya karena ini bencana kemanusiaan ya semua harus tanggung jawab. Namanya adalah tanggung renteng tanggung jawab," ujar politikus Fraksi Partai Demokrat itu.

Dia pun menegaskan, Presiden Jokowi bisa memutuskan untuk 'memecat' Iwan Bule dari Ketum PSSI dan jajarannya. Menurut dia, Presiden Jokowi tinggal berbicara dengan FIFA untuk mengganti para pengurus PSSI yang dianggap bertanggung jawab dalam Tragedi Kanjuruhan.

"Pimpinan tertinggi di Indonesia itu namanya Presidenm bukan FIFA. Ketika Presiden bisa berbicara kepada FIFA untuk tidak memberikan sanksi, Presiden pun bisa bicara kepada FIFA agar PSSI ini sebaiknya diganti," ujar dia.

Lebih lanjut, Dede meminta agar pemerintah melakukan audit investigasi keuangan penyelenggaraan sepak bola di Tanah Air. Sebab, kata dia, saat ini industri sepak bola Indonesia telah menjadi bisnis dengan perputaran uang hingga ratusan miliar rupiah.

"Audit investigasi harus terjadi karena ini kan bisnis ratusan miliar, tapi kalau saya tanya klub klub rata-rata kan dapatnya kecil. Dari bisnis ratusan miliar itu untuk pengamanan dan untuk penjaminan para suporter sesuai undang-undang kita tuh berapa sih sebetulnya alokasinya?" kata dia.

"Supaya apa? Supaya nanti kedepan SOP-nya udah jelas biaya pengamanan sekian, biaya penyelenggaraan sekian, biaya subsidi sekian, sponsorship sekian. Nah, biaya jaminan keselamatan penonton dan suporter berapa? Itu harus kita jelaskan," sambung Dede.