REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham terkait penerbitan saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Adapun penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4,6 miliar saham Seri B senilai Rp 500 per saham.
Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan harga pelaksanaan atau exercise price dan rasio rights akan disampaikan di dalam prospektus final, setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“RUPSLB juga menyetujui pemberian kewenangan kepada dewan komisaris dan dewan direksi perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan rights issue,” ujarnya saat konferensi pers, Selasa (18/10/2022).
Menurutnya dari penerbitan saham baru ini, perseroan menargetkan dana sebesar Rp 4,13 triliun dengan rincian sebanyak Rp 2,48 triliun merupakan penyertaan modal negara (PMN) dan sisanya sekitar Rp 1,65 triliun dari pemegang saham publik. Pasca rights issue, persentase saham pemerintah tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi pemegang saham pengendali.
“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil rights issue ini setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan penyaluran kredit Perseroan dalam rangka mendukung program perumahan nasional, khususnya program pemerintah sejuta rumah,” ucapnya. Menurut Haru, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi rights issue yang dilakukan perseroan. Pertama, kebutuhan perumahan nasional masih sangat tinggi.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, backlog kepemilikan rumah pada 2021 sebesar 12,7 juta rumah tangga. “Perseroan memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelesaian backlog kepemilikan rumah melalui pemberian kredit pemilikan rumah (KPR), khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” katanya.
Kedua, dalam rangka mempercepat penyelesaian backlog perumahan tersebut, perseroan menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit sampai 2025. Selain menyediakan akses pembiayaan perumahan, perseroan juga akan bekerja sama dengan pengembang untuk mengembangkan hunian yang terjangkau bagi generasi milenial.
Ketiga, perseroan terus mengembangkan bisnis dalam ekosistem perumahan, salah satunya melalui ekspansi bisnis sepanjang rantai pasok perumahan dan mengembangkan ekosistem perumahan digital sebagai sumber pertumbuhan baru ke depannya.
Sementara itu Wakil Direktur BTN Nixon LP Napitupulu menambahkan perseroan membutuhkan peningkatan kapasitas dalam penyaluran kredit untuk mewujudkan rencana bisnis tersebut. Adanya rencana rights issue ini, perseroan dapat memperkuat posisinya sebagai bank terbesar kelima di Indonesia dari sisi aset.
Adapun proyeksi bisnis perseroan pada 2025 di antaranya aset di atas Rp 550 triliun, kredit tumbuh di atas 14 persen dalam lima tahun, return in equity di atas 16 persen dan rasio kecukupan modal terjaga pada tingkat yang optimal untuk mendukung bisnis.
“Rights issue ini juga akan memperkuat peran perseroan sebagai agent of development, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rencana penerbitan saham baru ini, diharapkan akan meningkatkan kemampuan perseroan dalam rangka mendukung program perumahan nasional, khususnya program pemerintah sejuta rumah,” ucapnya.
Adanya pembangunan konstruksi perumahan, lanjut dia, akan memberdayakan pelaku UMKM, sebesar 90 persen bahan konstruksi perumahan merupakan produk lokal. Selain itu, rights issue ini juga akan memperluas lapangan pekerjaan di sektor perumahan dan juga mengoptimalkan 174 sub sektor industri terkait perumahan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.
“Rights issue akan mampu meningkatkan value creation perseroan. Dengan bisnis yang bertumbuh, perseroan dapat meningkatkan dividen dan pajak,” katanya.
Terkait tanggal pelaksanaan rights issue, seperti cum date, ex date dan periode perdagangan rights akan disampaikan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris dan pernyataan efektif dari OJK.
“Kami optimistis rights issue akan optimal karena seluruh dana yang diperoleh akan kami digunakan untuk menyalurkan kredit. Ini menjadi ikhtiar bersama untuk meningkatkan jumlah MBR dan milenial yang memiliki hunian layak,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika