REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa bulan terakhir, mengakibatkan Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali dikepung banjir. Delapan Kabupaten dan satu kota dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah terdampak banjir.
Kabupaten dan kota terdampak tersebut adalah Kabupaten Katingan, Kabupaten KotawaringinTimur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Barito Utara. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah per tanggal 17 Oktober 2022, delapam kabupaten dan 1 kota yang terdampak banjir, terdiri dari 35 kecamatan, 184 desa/kelurahan, 16.424 KK dan 47.136 jiwa, sedangkan yang mengungsi sebanyak 61 KK atau sebanyak 235 jiwa. Angka ini akan terus bertambah bila melihat perkembangan sepekan terakhir.
Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir sejak tanggal 17 Oktober 2022 hingga 21 hari kedepan. Sementara itu sebanyak enam kabupaten juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, dam Katingan. Sedangkan Kabupaten Seruyan dalam proses penetapan perpanjangan status tanggap darurat.
Kondisi demikian tentu sangat meprihatinkan, banjir di Kalimantan Tengah seakan menjadi kalender tetap setiap tahun, bahkan bisa terjadi dua sampai tiga kali dalam setahun bila melihat periodik dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut, mengingat banjir yang mengepung Kalimantan Tengah, terjadi saat permasalahan lain belum usai. ”Banjir melanda di saat pandemi Covid-19 belum berakhir, inflasi menghantam sendi kehidupan dibarengi kenaikan harga BBM, semuanya harus kita hadapi dan ditangani simultan secara bersamaan,” ungkap Sugianto Sabran di Palangka Raya, Senin (17/10/2022).
Lebih lanjut Gubernur Kalteng dua periode itu menyebut, bahwa akibat banjir masyarakat petani tidak bisa bercocok tanam dan gagal panen karena lahannya terendam air, sehingga hal tersebut melahirkan permasalahan sosial dan ekonomi, masyarakat kehilangan mata pencahariannya.
“Umumnya masyarakat yang ada di pedesaan dan masyarakat sekitar hutan adalah bertani, tapi dengan adanya banjir yang bisa terjadi hingga tiga kali dalam setahun, apa yang mereka harapkan dari sektor pertanian, hal ini akan menciptakan tren kemiskinan di tingkat pedesaan,” ujarnya, dalam siaran pers, Rabu (19/10/2022).
Tidaklah berlebihan jika Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menghimbau kepada perusahaan perkebunan, HPH, HTI dan pertambangan agar peka dan peduli terhadap masyarakat Kalimantan Tengah, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan di Provinsi yang berjuluk Bumi Tambun Bungai Tanah Penuh Keberkahan. Membangun Kalimantan Tengah bukan semata-mata urusan pemerintah saja, tapi semua elemen masayarakat dan seluruh stakeholders yang ada termasuk di dalamnya sektor pengusaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan, terlebih sektor-sektor tersebut beririsan langsung dengan lingkungan hidup, yang harus dikelola dengan ramah, agar tidak berkontribusi terhadap bencana, seperti banjir diantaranya.
"Maka kepekaan dan kepedulian sosial terhadap masyarakat terlebih yang terdampak bencana, merupakan bagian terpenting dalam komitmen moral,” imbuhnya.
Dalam mengatasi dampak banjir di Kalimantan Tengah, tentu yang dilakukan saat ini adalah upaya-upaya jangka pendek dan sesaat yang tidak bisa dilakukan secara terus menerus. Namun demikian upaya-upaya tersebut merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah-tengah penderitaan rakyat. Gubernur Sugianto Sabran berharap untuk jangka panjang penanganan masalah banjir di Kalimantan Tengah, harus dimulai dari membenahi akar permasalahannya. Hal tersebut merupakan PR besar yang harus melibatkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota.
“Menyelesaikan masalah banjir tidak bisa dilakukan secara parsial sendiri-sendiri, tapi harus mengawinkan satu pemahaman yang sama bagi semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota untuk berangkat dari nawaitu yang sama, yaitu melahirkan satu kebijakan yang berpihak kepada rakyat, salah satunya kebijakan meyelematkan lingkungan dari kerusakan,” kata Sugianto
Gubernur Sugianto Sabran telah menyampaikan instruksi harian kepada seluruh bupati dan wali kota khususnya bagi yang daerahnya terdampak banjir, untuk tidak meninggalkan tempat atau ke luar kota, dan segera mengambil langkah dan tindakan untuk membantu masyarakat, diantaranya menggunakan beras 100 ton yang ada di kabupaten dan kota dari Kementerian Sosial “ Jangan menunggu warga kelaparan baru salurkan bantuan, stok menipis ajukan permohonan ke provinsi, dan gunakan dana BTT dalam penanganan bencana. Tidak kalah pentingnya sinergitas Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota dalam penanganan masalah kesehatan saat banjir, hingga pasca banjir,” tambah Sugianto.
Pihak provinsi pun telah mengambil langkah-langkah penanganan yang melibatkan kerja sama dengan TNI dan POLRI serta Kejaksaan Tinggi khususnya dalam pendistribusian bantuan ke daerah-daerah agar tepat sasaran dan tepat manfaat,serta hal terpenting adalah sesuai ketentuan yang berlaku. “Pemprov Kalteng telah membeli beras dari Bulog sebanyak 2.000 ton untuk penanganan bencana di Kalteng khususnya dampak banjir, selain beras tentu nanti akan dilengkapi bahan pokok lainnya. Bantuan ini harus sampai kepada masyarakat di titik tersulitpun, bila perlu kita menggunakan helikopter Waterboom yang ada di Bandara Tjilik Riwut,” ujar Gubernur Sugianto Sabran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika