REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana menyebutkan badan usaha baru dalam meningkatkan integrasi sistem transportasi publik di Jakarta. Erick menilai peningkatan intergasi tentu akan memerlukan sebuah payung hukum.

Mantan Presiden Inter Milan tersebut menilai Indonesia memiliki kemampuan dalam mencontoh sistem transportasi publik negara lain seperti Inggris dan Singapura yang memberikan kemudahan bagi para penumpang. "Hari ini sudah mulai terjadi, tapi belum maksimal. Ini yang mesti kita dorong karena belum ada payung bersama antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Erick usai bertemu Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Erick mengatakan aset transportasi publik di Jakarta seperti MRT, TransJakarta, KRL Jabodetabek, LRT, hingga Kereta Cepat berada di bawah BUMN dan BUMD. Dia ingin adanya sinergisitas aset sehingga pelayanan publik di Jakarta kian optimal.

"Mimpinya Bapak Presiden, Pak Heru juga sudah ditugaskan, bagaimana ini jadi satu kesatuan, dengan sistem yang satu, dengan sistem pembayaran yang satu, tetapi ini harus jadi satu satu payung hukum, tidak bisa seperti hari ini yang masih terpisah-pisah," ucap Erick.

Erick berharap penerbitan payung hukum tersebut dapat terealisasi sesegera mungkin. Hal ini akan menjadi poin penting dalam pembentukan badan usaha baru hasil kolaborasi antara BUMN dan BUMD DKI Jakarta.

"Bukan tidak mungkin kepemilikan bersama, kan hari ini eranya kebersamaan. Generasi muda mendorong yang lebih senior harus kolaboratif. Makanya kita belajar sama yang muda," kata Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika